DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai pemerintah daerah terbaik dalam hal pelaporan dan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2018. 

Penghargaan itu diberikan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh yang membawahi lima kabupaten/kota plus pemerintah provinsi.

Dari hasil penilaian, Banda Aceh unggul atas Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, dan Pemerintah Aceh.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahannya atas prestasi tersebut. "Ini tentu hasil kerja keras kita semua. Ke depan harus mampu kita pertahankan," ungkapnya di balai kota, Kamis (31/1/2019).

Menurutnya, peran DAK dalam pembangunan kota sangat besar mengingat APBK yang terbatas. "Maka kita harus mengelolanya dengan baik sebagaimana amanah pusat. Ke depan kita harapkan alokasi DAK untuk Banda Aceh akan terus meningkat," harapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Banda Aceh Purnama Karya menjelaskan, alokasi DAK fisik Banda Aceh 2018 senilai Rp 46 miliar dapat disalurkan 100 persen dan tepat waktu.

 "Alhamdulillah penyaluran DAK fisik 2018 baik per bidang maupun dinas tidak ada yang tertunda penyalurannya. Pelaporan dan penyaluran DAK yang kita lakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2017, PMK nomor 112 tahun 2018, dan PMK nomor 121 tahun 2019," rincinya.

Ia menambahkan, alokasi DAK fisik 2018 diperuntukkan untuk pembangunan sejumlah bidang di antaranya pendidikan, kesehatan, air minum, jalan, sanitasi, dan pasar. "Sesuai dengan arahan Pak Wali, DAK 2019 dan tahun-tahun berikutnya akan kita kelola semakin baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Piagam penghargaan dimaksud diserahkan oleh Kepala KPPN Banda Aceh Herkwin kepada Kepala BPK Banda Aceh Purnama Karya, Rabu (30/1) kemarin pada peringatan Hari Bakti Perbendaharaan di Aula KPPN Banda Aceh. (Jun)