DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pasca meninggalnya Drs H Iskandar, pada Jumat, 28 Agustus 2020. Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Besar digantikan oleh Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt).  

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz mengatakan perlu dilakukan penempatan Sekda definitif secara segera.   

 “Kami berharap, siapapun Sekda yang terpilih nantinya harus berkualitas, artinya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Bupati Aceh Besar,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Senin (4/1/2021).  

Menurutnya, seorang Sekda harus benar-benar memahami persoalan kedaerahan, baik dari segi administrasi pemerintahan, keuangan sehingga bisa menjadi perwakilan dari Pimpinan Aceh Besar yaitu Bupati dan Wakil Bupati, karena Sekda adalah orang ketiga di Pemda.  

“Saya rasa sekarang semua masyarakat berharap secepatnya ada penempatan Sekda definitif, karena jika hanya sebatas Plt, secara aturan akan lemah dan terbatas. Plt ini jangan lama-lama, langsung ditunjuk yang definitif,” sebutnya. 

Menurutnya, Plt Sekda sekarang secara latar belakangnya sudah memenuhi syarat, jadi tinggal menunggu keputusan dari Bupati. 

“Mana yang kira-kira yang nyaman, yang bisa membantu beliau dalam mengelola daerah di akhir-akhir sisa jabatannya,” ujarnya. 

Bagi Zulfikar, kriteria utama seorang Sekda harus bisa membangun komunikasi pada seluruh unsur kelembagaan pemerintahan, kemudian harus bisa mengatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga mengatur seluruh ASN yang ada.   

“Tentunya yang paling penting adalah Sekda harus menguasai program-program strategis daerah seperti pembahasan ABPK, termasuk juga aturan daerah,” jelasnya.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan harus saling bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan dengan sosok Sekda, alm Iskandar. 

“Sekda ini kita harapkan yang bisa bekerja keras sebagai penyeimbang Pemda sebagai jangkar, karena kalau Sekda lemah, lalu siapa lagi yang akan mengatur pemerintahan ini, termasuk menerjemahkan RPJMK,” harapnya.  

“Saat ini adalah momentum paling tepat, terlebih lagi ini di awal tahun anggaran. Jangan sampai baru sadar di tengah jalan karena sistem anggaran saat ini sudah berbasis aplikasi, nanti yang terpilih tidak akan paham,” pungkasnya.