DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Isu wacana 3 periode Presiden kembali mencuat ke publik. Sebelumnya Joko Widodo, Presiden RI sudah menegaskan bahwa tidak berkeinginan maju 3 periode. Namun banyak sekali ucapan-ucapan dari beberapa tokoh menyebutkan Presiden 3 periode.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Kamis (7/4/2022) menyebutkan bahwa isu ini memang bergulir dan semakin memanas. Sebenarnya, isu ini terlalu dibesarkan padahal presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau tidak akan bertindak melawan konstitusi, sebagai presiden beliau patuh pada konstitusi.

“Namun, sayangnya penyataan beliau ini tidak dipercaya dan ada ketakutan yang tidak beralasan kalau pernyataan tersebut akan di langgar,” ucapnya.

Lanjutnya, kemudian kalau dicermati pernyataan dari Ketua Umum PAN yang menyebutkan bahwa wacana 3 periode adalah wacana yang dibahas di tingkat partai.

“Dan itu menurut beliau sah- saja, jika semua partai sepakat maka akan dilakukan amandemen, jika tidak itu akan jadi wacana,” tambahnya.

Menurut Dr Ernita, masyarakat jangan cepat terpengaruh, ada baiknya kita belajar untuk memahami bahwa merubah konstitusi bukan lah yang mudah, butuh kesepakatan semua partai di parlemen, dan tentunya tidak gampang, sebab tidak semua partai akan setuju untuk amandemen.

“Jika pun amandemen itu terjadi, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus hargai, karena keputusan tersebut merupakan kesepakatan dari wakil rakyat yang telah kita pilih,” tukasnya.
  

Dampak jika terlaksana Amandemen

Menurutnya, adapun dampak Amandemen bagi yang tidak setuju tentunya dapat menimbulkan gejolak.

“Tetapi tentunya pemerintahan telah memiliki perhitungan agar tidak sampai menyebabkan kerugian bagi masyarakat bila timbul gejolak yang besar,” sebutnya.

Secara pribadi, Dr Ernita mengatakan, masih berpandangan bahwa presiden Jokowi tidak akan bertindak yang dapat menyebabkan permasalahan serius dalam masyarakat.

“Saya percaya beliau seorang pemimpin yang bijak, penuh pertimbangan, dan tidak akan menerima 3 periode, jika timbul gelombang perlawanan yang besar, pasti semua kemungkinan telah ada dalam perhitungan pemerintah,” tukasnya.

“Saya juga berharap agar ketidaksetujuan kita dengan isu tiga periode, tidak membuat mereka menjadi tidak terkontrol,” ujarnya.

“Sehingga dapat menganggu jalannya roda pemerintahan kita, apalagi saat ini kita sedang menghadapi kenaikan BBM, kelangkaan minyak goreng yang diakibatkan oleh krisis global,” tambahnya.

Lanjutnya, Dr Ernita menyampaikan, wacana itu masih sebatas isu yang belum diketahui juntrungannya. “Jadi jangan sampai gara-gara isu tersebut membuat energi kita menjadi terbuang, disaat kita butuh banyak pemikiran dan tenaga untuk menyelesaikan persoalan urgen lainnya,” pungkasnya. [ftr]