[Foto: For Dialeksis]

Ia menduga Ketua DPRK Aceh Barat, Samsi Barmi yang mengusul secara ‘senyap’ nama calon Pj Bupati itu terindikasi adanya dugaan suap untuk meloloskan Pj pilihannya. Untuk itu, Fauzan meminta agar pihak berwenang untuk mengusut kasus itu.

“Patut dicurigai Ketua DPRK Aceh Barat bermain. Ada indikasi suap menyuap. Saya minta Polri dan KPK untuk usut dan tracking,” katanya. 

Pola permainan seperti ini, kata Fauzan dalam pengusulan PJ Kepala Daerah justru merusak nama Pemerintah daerah Aceh di mata pemerintah pusat. Semestinya dalam pengusulan PJ Bupati Aceh Barat dan PJ kepala daerah lainnya mengutamakan musyawarah mufakat.

Apalagi sumber usulan bukan hanya datang dari DPRK, tapi juga bisa dari PJ Gubernur atau Mendagri. Seperti beberapa daerah yang nyatanya Pj bupati atau wali kota bukan berasal dari usulan DPRK. 

“Coba lihat selama ini yang ditunjuk oleh Mendagri untuk PJ kepala daerah bukanlah yang diusul oleh DPRK. Melainkan sebagian besar usulan langsung Pemerintah pusat,” katanya.