Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan atau akrab disapa TRK, saat bertemu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026). [Foto: Diskominfo NaRa]
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan atau akrab disapa TRK, mendorong percepatan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal kabupaten tersebut.
Agenda itu disampaikan TRK saat bertemu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam keterangan mengenai pertemuan tersebut, TRK menyebut pendirian BUMD sebagai salah satu fokus sejak awal kepemimpinannya. Ia berharap proses administrasi segera dituntaskan agar badan usaha tersebut dapat beroperasi.
“Kami berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan agar BUMD dapat segera beroperasi,” ujar TRK dalam keterangan yang telah dipublikasikan.
Keberadaan BUMD diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang investasi, serta memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonominya.
Selain membahas ekonomi daerah, TRK menyampaikan rencana pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer untuk memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026. Menanggapi agenda tersebut, Mendagri menyatakan akan menyampaikan rencana kegiatan kepada Presiden Republik Indonesia.
Persiapan pembentangan bendera sebelumnya dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin TRK di Suka Makmue, Kamis (1/10/2026). Kegiatan itu direncanakan melibatkan sekitar 12.000 peserta, dengan rute dari Bandara Cut Nyak Dhien hingga Masjid Agung Baitul A’la atau Masjid Giok.
Panjang bendera 24 kilometer sekaligus menjadi penanda usia Kabupaten Nagan Raya yang tahun ini genap 24 tahun. Pemkab juga menargetkan kegiatan tersebut mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Menurut TRK, pembentangan bendera diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rapat persiapan membahas mekanisme pembentangan, pembagian tugas, serta kesiapan peserta. Unsur Forkopimda turut memberikan masukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan.
Pemkab berharap kegiatan tersebut dapat dihadiri Presiden. Namun, kepastian kehadiran dan waktu pelaksanaannya masih menyesuaikan agenda Presiden. [*]
Sebelumnya
