DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - UMKM kini menjadi sektor yang harusnya menjadi prioritas oleh pemerintah. Namun, saat ini berbanding berbalik karena adanya pandemi.

Menyikapi hal tersebut, Dialeksis.com, Senin (09/08/2021) menghubungi Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra, SH untuk diwawancara secara langsung.

Reza mengatakan, bila berbicara UMKM itu sudah jelas ada, bila melihat secara nasional harusnya menjadi skala prioritas yang harus diselamatkan.

“Kan kemarin juga ada bantuan untuk UMKM, dari hal tersebut sudah jelas. Bagaimana peranan pemerintah terhadap UMKM diselamatkan untuk ekonomi menengah di Indonesia, dan itu sudah menjadi sebuah kesimpulan dan bagaimana peran daripada UMKM ini sangat penting di Indonesia,” ucapnya.

Kemudian dirinya mengatakan, sedangkan di Aceh UMKM itu sangat banyak, bisa mencapai ratusan ribu UMKM yang ada di Aceh.

“Kalau di Aceh untuk perusahaan besar itu tidak banyak, namun untuk usaha seperti UMKM itu sangat banyak, dan yang terdata dipemerintah itu hanya ratusan ribu, bisa jadi sudah bertambah dan kebetulan saat itu saya juga sedang meneliti terkait UMKM yang ada di Aceh saat sedang menyelesaikan tesis saya,” kata Reza kembali kepada Dialeksis.com.

Reza menjelaskan, untuk UMKM beberapa waktu kebelakang memang ada bantuan untuk UMKM yang ada di Aceh.

“Namun, masih banyak juga UMKM yang tidak terdata di pemerintah, itu sangat banyak, dan yang tidak mendapat suntikan dari pemerintah juga banyak. Jika melihat di Aceh, efek dari PPKM dan pandemi sangat berdampak buruk kepada pelaku UMKM,” ujarnya.

Lebih lanjut reza menjelaskan, selama pandemi dan PPKM berlangsung, disatu sisi, daya laju ekonomi itu melemah. Contoh paling dekat di Banda Aceh, tepatnya kawasan Darussalam termasuk sangat banyak warung-warung yang tidak buka.

“Dari fakta yang ada, bisa dikatakan ini sudah berkurang omset daripada pendapatan UMKM tersebut, jadi secara tidak langsung konsumennya juga sudah berkurang. Bisa jadi ini disebabkan karena kawasan Darussalam didominasi Mahasiswa/i yang saat ini sedikit sekali ada di Banda Aceh dan bisa jadi daya beli masyarakat juga mulai melemah,” jelasnya.

Dalam hal ini, kata reza, pemerintah perlu adanya sebuah masterplan yang bagus, baik dari sektor perbankan, karena dari sektor perbankan juga punya tanggung jawab juga untuk menyelamatkan UMKM.

“Apalagi dengan hadirnya beberapa bank syariah di Aceh dengan harapan bisa membina UMKM ditengah kondisi Pandemi dan juga PPKM. Dan terkhususnya juga untuk pemerintah Aceh yang dimana memiliki anggaran Otsus, APBA dan segala macam yang dimana anggaran tersebut bisa membantu UMKM tentunya,” jelasnya kembali.

Selanjutnya reza juga menambahkan, yang sudah terlihat dari pemerintah pusat memang ada menyalurkan bantuan kepada UMKM. Namun, untuk Dinas UMKM apakah ada melakukan hal yang sama sapai saat ini tidak ada yang tahu.

“Saat saya sedang membuat tesis di tahun 2020, memang ada juga program dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan terhadap UMKM di Aceh, cuma apakah ditengah kondisi pandemi dikeluarkan bantuan atau pelaksanaan program tersebut, yang dalam artian apakah secara khusus dilakukan dalam program tahunan,” ucap Reza.

Dirinya menjelaskan secara lanjut, secara gambaran umum, program atau kinerja dari pemerintah sampai saat ini tidak ada sebuah terobosan yang dapat menyelamatkan UMKM ditengah pandemi.

“Dalam hal ini, jika kita menilik lebih dalam lagi sangat banyak UMKM yang masih belum terdata, dan setiap harinya pasti selalu bertambah, disini harusnya pemerintah harus jemput bola dan jangan malah menunggu bola yang datang ditengah kondisi seperti ini,” tegas Reza.

Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah tentunya punya tim dalam hal ini, harusnya tim tersebut harus melakukan pembinaan dan juga sosialisasi apa yang harus dilakukan agar UMKM tetap dapat berjalan ditengah pandemi.

“Seperti contoh sistem takeaway yang mungkin saat ini bisa menjadi solusi pemerintah untuk menjelaskan atau mensosialisasikan kepada UMKM secara lebih lanjut, atau bisa membuat sebuah website untuk mendata UMKM dan diberi bantuan, karena sangat disayangkan sekali, seperti contoh dana recofusing belum terpakai juga, dan bahkan kita juga tidak seperti apa realisasi terhadap dana recofusing itu secara jelas, kemudian SiLPA juga masih ada dan sangat besar jumlahnya, kenapa tidak anggaran tersebut diarahkan kepada UMKM mau itu pembinaan atau bantuan,” jelas Reza.

Dalam hal ini, UMKM tidak bisa menebak kondisi kedepannya seperti apa kondisi ekonomi atau terhadap usaha yang tengah dipertahankan, kata Reza, banyak sekali UMKM yang sudah gulung tikar dan itu sangat disayangkan, terutama seperti warung kopi, warung makan, usaha pakaian, retail dan lainnya dan UMKM tersebut bisa dikatakan juga UMKM yang baru saja merintis.

“Kita disini jangan hanya melihat dari skala kecil, banyak sekali yang dipertaruhkan dalam hal ini, terutama salah satunya para pekerja yang dimana mereka dibayar oleh pemilik dari UMKM, kemudian bagi warung nasi seperti bahan makanannya itu jadi mandek, kemudian UMKM yang sudah gulung tikar juga harus memikirkan bagaimana cara menstabilkan ekonomi dari UMKM dan keluarganya, itu sebuah pertaruhan yang berat selama pandemi,” tegas Reza lebih lanjut.

Reza mengharapkan agar pemerintah agar langsung mensurvei kelapangan agar tahu kondisi di lapangan seperti apa. Dan apa yang menjadi masalah dilapangan, kenapa bisa gulung tikar, apa kendalanya? Jangan hanya menunggu bola datang baru jemput bola.

“Tidak bisa seperti itu, dalam siklus ini ada mata rantainya atau saling membutuhkan, dan berhubung juga sebentar lagi juga terlaksana Pemilu akbar 2024, ini menjadi suatu momen dimana sejauh mana kapasitas seorang kepala daerah dapat atau lebih memperhatikan dan menyelamatkan terutama UMKM, ini sudah seharusnya segera dilakukan bukan karena pilpres atau pilkada 2024, namun juga karena rasa kepedulian juga yang mengharuskan untuk menyelamatkan UMKM selama pandemi,” tutup Reza kepada Dialeksis.com. [ftr]