Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. M. Faisal Ali, atau yang akrab disapa Lem Faisal, turut menyatakan dukungan penuh agar Presiden Prabowo Subianto memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Aceh. [Foto: dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gelombang dukungan agar Presiden Prabowo Subianto memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Aceh semakin menguat. Dukungan ini disuarakan oleh sejumlah tokoh kunci, mulai dari Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Prof. Herman Fithra, Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Prof. Ishak Hasan, hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) PETA yang diwakili Amiruddin.
Kini, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. M. Faisal Ali, atau yang akrab disapa Lem Faisal, turut menyatakan dukungan penuh.
Dalam pernyataannya, Lem Faisal menegaskan bahwa Aceh layak menjadi lokasi pertama peringatan kemerdekaan karena kontribusi historisnya sebagai “modal bangsa” dalam pembentukan Indonesia.
“Aceh tidak hanya menjadi daerah pertama yang menerapkan syariat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui gagasan pemikiran, seperti pengembangan beasiswa LPSDM yang menjadi contoh bagi LPDP nasional, pengelolaan kebencanaan, hingga inovasi tata kelola pemerintahan,” ujar Lem Faisal saat Dialeksis.com berkunjung ke kantornya pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga menekankan pentingnya momentum ini untuk membahas persoalan strategis Aceh, seperti keberlanjutan dana otonomi khusus (otsus), penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran.
“Kedatangan Presiden Prabowo ke Aceh pada 17 Agustus nanti harus menjadi pintu masuk dialog menyelesaikan kebutuhan mendesak rakyat Aceh,” tegas Faisal Ali.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Lem Faisal mendorong para tokoh Aceh segera bersilaturahmi langsung ke Presiden Prabowo.
“Cara ini efektif untuk memastikan aspirasi Aceh didengar. Sejarah membuktikan, pendekatan langsung seperti era Gubernur Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, dan Abdullah Puteh berhasil membawa kemajuan. Sayangnya, tradisi ini terputus di era kepemimpinan sebelumnya dimulai dari Irwandi Yusuf,” paparnya.
Menurutnya, kedatangan delegasi yang solid akan memperkuat daya tawar (bargaining position) Aceh di hadapan pemerintah pusat.
“Tidak efektif jika hanya satu dua orang. Presiden perlu melihat keseriusan dan persatuan elite Aceh,” tambahnya.
Tgk Faisal Ali mengingatkan, Aceh memiliki rekam jejak sebagai daerah yang kerap menjadi contoh penyelesaian masalah nasional, termasuk lewat mekanisme calon independen dalam pemilihan kepala daerah.
“Ini saatnya pemerintah pusat mengakui kembali peran Aceh. Undangan ke Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi ajang memperjuangkan hak-hak rakyat yang masih tertunda,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar Pemerintah Aceh segera mengonsolidasikan jadwal kunjungan presiden. “Kepastian waktu kedatangan harus segera dirancang. Jangan sampai momentum emas ini terlewat hanya karena ketidaksiapan,” imbuhnya.
Dukungan multisektor ini dinilai Lem Faisal sebagai bentuk optimisme baru masyarakat Aceh pasca-pemilihan presiden. “Jika terwujud, kunjungan Prabowo ke Serambi Mekah pada Agustus mendatang tidak hanya menjadi sejarah, tetapi juga langkah awal menjawab tuntutan pembangunan yang selama ini menjadi harapan rakyat Aceh,” tutup ulama karismatik ini. [arn]
Sebelumnya
