DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perwakilan tokoh adat dan tokoh agama di Aceh mengikuti pertemuan koordinasi yang diselenggarakan oleh Flower Aceh-Konsorsium Permampu pada 13-16 Maret 2019 di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh.

Koordinator Divisi Pemberdayaan Masyarakat Flower Aceh, Ernawati menjelaskan tujuan dan kegiatan untuk mendiskusikan strategi penanganan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di tingkat desa.

"Pertemuan koordinasi tahunan ini menghadirkan 50 orang perwakilan tokoh adat dan tokoh agama dari wilayah kerja Flower Aceh, meliputi Kabupaten/Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Barat menjadi sarana untuk berbagi informasi dan pengalaman penanganan kasus-kasus terkait kesehatan reproduksi perempuan di tingkat desa. Pertemuan ini juga berhasil memetakan tantangan-tantangan dan solusi penanganannya dalam rangka pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di Aceh", imbuhnya dalam siaran pers yang diterima Dialeksis.com, Sabtu (16/3/2019) malam.

Perwakilan Tokoh Agama Kota Banda Aceh, Mainar menyebutkan masih terjadinya persolan kesehatan reproduksi perempuan yang membutuhkan dukungan semua pihak.

"Fakta kasus-kasus terkait kesehatan reproduksi masih terjadi di Aceh dalam bentuk kekerasan seksual bahkan pemerkosaan terhadap perempuan, anak dan difabel, kehamilan yang tidak diinginkan, stigma negatif terhadap perempuan korban kekerasan seksual, dan praktik diskriminatif terhadap perempuan di masyarakat. Harus ada penanganan serius dan melibatkan semua pihak", tegasnya.

Profesor Syahrizal, akademisi UIN Arraniri dan Ketua MAA, Badruzzaman mengingatkan semua pihak untuk melindungi perempuan dan anak serta memenuhi hak-haknya. serta adat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam Syari’ah Islam. 

Menyikapi pelaksanaan Pemilu 2019, Tgk Azril mewakili Tokoh Agama Aceh Utara menyampaikan harapannya kepada semua pihak untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang berintegritas. 

"Proses Pemilu 2019 menjadi moment penting untuk menentukan pemimpin yang amanah, jujur, dan mau memperjuangkan kebutuhan rakyatnya. Jangan pilih yang menggunakan praktik politik uang, ini haram hukumnya. Proses Pemilu bersih akan menghasilkan Pemimpin yang "bersih" dan amanah pula", pungkasnya.  

Pada akhir pertemuan, para tokoh adat dan tokoh agama menyampaikan tekad bersama mendukung terciptanya suasana Pemilu yang bersih, politik cerdas berintegritas, serta bebas dari praktik politik uang dan politisasi SARA di Aceh melalui pembacaan deklarasi bersama dipimpin oleh perwakilan MAA Aceh, Irawan.

Kegiatan yang difasilitasi oleh ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifin ini menghasilkan beberapa rencana tindak lanjut dan rekomendasi mendesak untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan anak di tingkat Aceh. (rel)