Tokoh Aceh Ini Dukung Wacana Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi, Begini Alasannya
Font: Ukuran: - +
Reporter : Akhyar
![](https://dialeksis.com/images/web/2022/08/agussalim.jpg)
Pengamat politik asal Pidie Jaya, Drs H Agussalim. [Foto: ist]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik asal Pidie Jaya, Drs H Agussalim menyatakan mendukung terhadap wacana pemerintah pusat yang bakal menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dukungan tersebut disampaikannya mengingat alasan terhadap wacana penyesuaian BBM bersubsidi agar pemerintah tidak lagi hutang ke pihak asing.
"Kita dukung penyesuaian subsidi pemerintah untuk BBM, karena minyak dunia mulia naik efek dari perang Rusia dengan Ukaraina. Dan kita tau pemerintah pada tahun 2022 telah mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi energi sebesar Rp502 triliun. Ada potensi kenaikan subsidi energi sebesar Rp198 triliun pada akhir tahun jika pemerintah tidak menaikan harga BBM. Artinya Subsidi energi Indonesia menjadi Rp700 Triliun," ujar pria yang akrab disapa Kanda Agus kepada reporter Dialeksis.com melalui keterangan tertulis, Banda Aceh, Senin (29/8/2022).
Menurutnya, kenaikan harga BBM dipandang perlu sebagai upaya untuk menekan angka subsidi agar tidak melonjak. Makanya, ia mengaku menerima kebijakan tersebut dalam membantu pemerintah menjaga ketahanan ekonomi negara.
Di samping itu, Kanda Agus menyatakan, harga BBM Indonesia saat ini masih di bawah negara lain seperti Thailand (Rp19.500/liter) dan Vietnam (Rp16.645/liter). Makanya, ia meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pemerintah melalui kebijakan penyesuaian BBM bersubsidi ini agar menciptakan rakyat yang mandiri.
Namun di sisi lain, ia juga menegaskan agar upaya sosialisasi penyesuaian BBM bersubsidi ini, oleh pemerintah harus turut memberikan bantuan non tunai, percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kita mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM untuk subsidi tepat sasaran dan efisiensi serta untuk mengatasi kebocoran dalam penggunaan anggaran pemerintah, serta menutup pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran dalam hal dana subsidi tersebut demi keadilan bagi rakyat," pungkas Agus.[Akh]
Berita Populer
![Pks](https://dialeksis.com/images/web/2024/08/IMG-20240827-WA0041.jpg)