Diduga timses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Murdani Yusuf - Tgk Muhaimin (Mu’Min), mengumpulkan KTP warga dengan alasan untuk data bantuan. Foto: kolase Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Diduga tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Murdani Yusuf - Tgk Muhaimin (Mu’Min), mengumpulkan KTP warga dengan alasan untuk data Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan rumah rehab. 

Kejadian ini terjadi di Desa Mee Rayeuk, Kecamatan Peusangan Selatan, dan Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, pada Minggu (24/11/2024).

Dalam rekaman video dan foto yang beredar luas di sosial media memperlihatkan aktivitas yang menimbulkan pertanyaan tentang alasan pengumpulan data KTP tersebut.

Berdasarkan video yang diterima Dialeksis, terlihat seorang wanita mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, memboncengi rekannya. Keduanya dihentikan oleh seorang perempuan di pinggir jalan Desa Mee Rayeuk. Dalam percakapan yang terekam, wanita yang mengendarai sepeda motor tersebut mengaku diminta untuk mengumpulkan KTP warga yang akan diajukan sebagai data untuk bantuan rumah rehab. Menurutnya, permintaan tersebut berasal dari H. Ruslan Daud, anggota DPR RI.

Yang lebih mencolok, video tersebut juga menampilkan seorang perekam yang memperingatkan bahwa tindakan pengumpulan KTP ini tidak dibenarkan dilakukan pada masa "minggu tenang" menjelang pemilihan.

"Setelah hari pemilihan silahkan ambil KTP, jangan sekarang," tegas perekam video dalam bahasa Aceh, mengingatkan agar tidak ada kegiatan yang dapat mencurigakan pada periode tersebut.

Selain itu, beredar pula foto yang menunjukkan dua pria sedang berada di depan pintu rumah warga Desa Meunasah Dayah, Peusangan. Dalam foto tersebut, tampak mereka tengah mendata pemilik rumah untuk diusulkan sebagai penerima bantuan.

Kejadian ini menuai komentar dari berbagai pihak, terutama terkait dengan dugaan praktik politik uang yang berpotensi mencederai proses demokrasi yang fair dan transparan. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas apabila terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses paslon manapun.