Tidak Semua Korban Banjir Bireuen Tolak Huntara, Jangan Disamaratakan

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Ternyata, tidak semua korban banjir di Kabupaten Bireuen menolak hunian sementara (huntara). Sebagian masyarakat tetap minta pemerintah pusat untuk membangun tempat tinggal sementara menunggu realisasi hunian tetap (huntap).

Hal itu beda dengan pernyataan Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST pada Ngopi Pagi dengan wartawan, Rabu (31/12/2025) lalu yang menyatakan korban banjir di Kabupaten Bireuen menolak hunian sementara dengan alasan supaya langsung dapat hunian tetap dan menurut bupati untuk menghemat anggaran pemerintah.

Keuchik Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Evendi dihubungi melalui telepon seluler, Senin (5/1/2026) menyampaikan ada 20 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 107 jiwa di desanya yang sangat membutuhkan hunian sementara, terlebih menjelang bulan Ramadan. Semetara 4 KK diantaranya rumah mereka hanyut karena banjir.

"Warga saya tetap butuh hunian sementara, karena masyarakat saat ini kalau malam tidur di meunasah, ini beban besar bagi saya saat ini, terlebih pada bulan Ramadan nanti, jadi solusi yang paling tepat saat ini adalah hunian sementara untuk warga Gampong Kapa, Peusangan," katanya.

Memang, lanjutnya, beberapa waktu lalu ada rapat para keuchik dengan camat soal hunian yang disimpulkan tolak hunian sementara, kebetulan saya tidak hadir, tapi kami tetap minta kepada Bupati Bireuen agar mengurus hunian sementara untuk warga Desa Kapa dan jangan disamaratakan dengan desa lain yang menolak," harapnya.

Evendi melanjutkan ia sangat mendukung upaya Bupati Bireuen yang mengusahakan langsung dibangun hunian tetap untuk korban banjir di Kabupaten Bireuen. Tetapi juga minta kepada Bupati Bireuen untuk tetap mengupayakan hunian sementara untuk warga Desa Kapa, Kecamatan Peusangan dan korban banjir lainnya si Kabupaten Bireuen yang butuh hunian sementara, apalagi bagi korban banjir yang rumahnya hilang atau rusak berat.

Ia menyampaikan menyambut baik jika ada pihak lain yang bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk membangun hunian sementara untuk warganya dan korban banjir lainnya.

"Alhamdulillah kalau ada yang bisa bantu advokasi, kami sudah siapkan lahan untuk hunian sementara," ucapnya.

Alasan tetap minta dibangun hunian sementara, kata Evendi, pembangunan hunian tetap tidak akan selesai dalam waktu cepat. "Bangun rumah untuk tempat tinggal tetap bagi korban pasti akan butuh waktu lama, tidak bisa sim salabim, maka yang cepat itu bantuan hunian sementara," jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Bupati Bireuen H. Mukhlis, ST menyampaikan korban bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Bireuen yang rumahnya hilang dan rusak tolak hunian sementara (huntara). Masyarakat setempat minta dibangun hunian tetap (huntap) oleh pemerintah pusat.

"Menyangkut huntara, kemarin sempat Kepala BNPB berdialog dengan masyarakat korban bencana. Masyarakat menyampaikan mereka tidak butuh huntara, sementara bisa di meunasah atau tenda," ucap Mukhlis didampingi sejumlah kepala SKPK pada Ngopi Pagi dengan wartawan di Meuligoe Bireuen, Rabu, (31/12/2025). [mur]