Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh, Mulizar. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di tengah ancaman inflasi yang menghantui dunia, tak terkecuali Indonesia bahkan Aceh, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengambil langkah cepat dalam upaya menjaga stok dan harga kebutuhan pokok agar tetap stabil.  

Salah satunya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Banda Aceh yang telah merancang berbagai langkah penanganan yang terintegrasi dan terpadu bersama TPID Provinsi Aceh, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh, Mulizar, untuk jangka pendek, pj wali kota menginstruksikan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan segera menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan stok bahan kebutuhan pokok.

"Ini juga diharapkan dapat meringankan beban warga menjelang maulid Nabi Muhammad SAW yang lazim diperingati secara besar-besaran oleh masyarakat Aceh," ujar Mulizar di balai kota, Rabu (5/10/2022).

Bukan hanya itu, Pemko Banda Aceh juga berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh yang juga akan menggelar operasi pasar sampai dengan akhir tahun nanti, khususnya untuk komoditas beras. "Kuotanya mencapai tiga ton per kota/kabupaten per hari. Kegiatan ini dilaksanakan di lima daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Barat."

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh pun menyatakan siap untuk menggelar pasar murah. "Informasi dari Pak Nurdin selaku kepala dinas, pasar murah akan kita gelar pekan depan. Saat ini sedang dilakukan proses persiapan,“ katanya.

Sebelumnya, pj wali kota bersama TPID telah melakukan sidak ke sejumlah pasar, seperti Pasar Al Mahirah dan Pasar Peuniti pada 1 Oktober 2022 lalu. "Hasil peninjauan, untuk harga bahan pokok relatif stabil, bahkan beberapa harga komoditi seperti bawang dan cabai sudah mulai turun," ujarnya.

"Jika pun nanti terjadi kenaikan harga yang signifikan, Pemko bersama TPID dan stakeholder terkait sudah siap untuk melakukan intervensi pasar," kata Mulizar.

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi penimbunan dan pengawasan harga, pemko juga melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Satgas Pangan Polresta Banda Aceh. "Kami turun ke lapangan secara rutin untuk melakukan pengawasan stok dan harga, serta memastikan rantai distribusi khususnya angkutan pengangkut bahan pokok tidak terkendala."

Diskopukmdag juga senantiasa berkordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I untuk menelusuri jika terjadi lonjakan harga tinggi pada kebutuhan pokok. "KPPU akan menulusuri kemungkinan terjadinya kartel atau monopoli harga bahan pokok bersama Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh," ujarnya.

Masih menurut Mulizar, serangkaian upaya tersebut secara otomatis membantah tudingan bahwa Pj Wali Kota Banda Aceh lalai dalam hal pengendalian inflasi. "Jika kita lihat data BPS, inflasi Aceh berasal dari tiga kota yaitu Banda Aceh dengan bobot 58,16 persen, Lhokseumawe 28,61 persen, dan Meulaboh (Aceh Barat) dengan andil 13,21 persen."

Inflasi Aceh sendiri pada September 2022 tercatat sebesar 0,77 persen (mtm) yang utamanya didorong oleh kenaikan harga BBM, "Untuk itu, penanganan dan pengendalian inflasi di Banda Aceh harus secara terpadu, terstruktur dan terukur, seperti yang tengah dilakukan pj wali kota dengan menggandeng Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.[]