DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) nomor 73/p tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan atau pengesahan pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 dan penunjukan Nova Iriansyah, Wakil Gubernur Aceh atau Plt Gubernur Aceh sebagai Gubernur Aceh definitif sampai sekarang dikabarkan masih mengendap di tingkat pimpinan DPR Aceh 

Wakil Ketua DPR Aceh fraksi Partai Demokrat Dalimi mengatakan, pasca Keppres nomor 73 tersebut keluar sampai saat ini Ketua DPR Aceh tidak melakukan komunikasi apapun dengan beberapa pimpinan maupun wakil pimpinan perihal tindak lanjut dari Kepres tersebut.

"Jadi agak susah kita melihat beliau (Ketua DPRA, Dahlan_red) Komunikasi beliau itu yang benar hanya menurut beliau saja," kata Dalimi, Kamis (15/10/2020) menjawab Dialeksis.com.

Menurut pandangan Dalimi, ia melihat mengapa Ketua DPRA tak kunjung merespon Kepres 73 ini, ia menganggap kelompoknya Dahlan terkesan segaja mengulur-ulurkan waktu agar Interpelasi dengan tujuan unjung-unjungnya pemakzulan terlaksana.

Kata Dalimi, kalau sudah pada tahap pemakzulan, tidak mau juga mereka mengagendakan penetapan definitif Gubernur Aceh.

"Masa di satu sisi pemakzulan di satu sisi definitif, ini kan tidak masuk diakal," jelas Dalimi.

Fraksi Demokrat itu mengatakan, ia hanya bisa menonton dan memberikan masukan. Ini lantaran karena memang mayoritas di kursi DPR Aceh ialah anggota Fraksi Koalisi Aceh Bermartabat.

"Kalau memang kami memberikan masukan saya beranggapan masukan kami ini akan mentah. Kita berharap dalam hal ini masyarakat bisa menilai sendiri. Mana yang mau membangun Aceh mana yang tidak mau membangun Aceh," pungkas Dalimi. (Faj)