Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina. [Foto: Dialeksis/ftr]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Aceh sejauh ini masih menjadi perhatian banyak masyarakat luas tentunya. 

Sejauh ini pelaksanaan BIMTEK yang ditujukan kepada para Keuchik yang ada di Bireuen terus menjadi sorotan. Pasalnya pelaksanaan BIMTEK tersebut dilaksanakan diluar Provinsi Aceh.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina mengatakan, bahwa terhadap kegiatan BIMTEK yang ditugaskan oleh Kementerian terkait adalah Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengawasan. 

Menurutnya, yang terjadi selama ini adalah kebanyakan yaitu pengawasan. “Pembinaan dan Fasilitasi itu masih kurang,” sebutnya kepada Dialeksis.com, Kamis (25/8/2022).

Dalam hal ini, Ia mengatakan, pandangan APDESI sendiri terkait pembinaan atau pelatihan Keuchik ini (BIMTEK) diharapkan pemerintah dapat menguatkan pada pemerintahan gampong. 

Karena menurutnya, dinamika selama ini, ketika kepala desa dipilih tanpa pembekalan, kepala desa dilantik.

“Tanpa ada pembekalan, kepala desa dilantik,” ujarnya. 

Ia mengatakan, persyaratan utama keuchik di Aceh sebelum munculnya UU Desa, yaitu lulusan SMP.

“Okelah hari ini sudah mengikuti UU Desa, tapi mekanismenya masih menggunakan cara lama, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa,” sebutnya. 

“Sejauh banyak kepala desa juga tidak paham bagaimana tata cara organisasi desa. Yang terjadi apa, sebagian keuchik ketika dilantik maka dia akan menjalan pemerintahan desa sesuai dengan pengalamannya tanpa mengikuti mekanisme organisasi atau yang diatur dalam UU,” ujarnya.

Dalam hal ini, APDESI sendiri melihat sejauh ini apakah proses tersebut sudah benar atau tidak.

Dana BIMTEK di Aceh yang Fantastis

APDESI sendiri mengakui pelaksanaan BIMTEK di Aceh anggarannya cukup fantastis. Namun, dalam hal ini APDESI sendiri melihat indikator benar atau tidak secara dokumen output dari proses perencanaannya dan penganggarannya.

Disini Muksal menegaskan bahwa APDESI hanya sebatas lembaga profesi. “Selama yang didorong APDESI adalah penguatan di pemerintahan desa,” sebutnya. 

Dalam hal ini, Ia mengatakan kapasitas aparatur Desa itu bisa standar selayaknya. Menurutnya, pelaksanaan BIMTEK ini harus ditetapkan standar pelatihannya itu berapa nominalnya dari sisi anggaran.

“Jika bertanya apakah ada dampaknya? Ada dampaknya, namun jadi pertanyaan lagi lebih besar mana, positif atau negatifnya?,” kata Muksal.

Salah persoalan di Aceh ini, kata Muksal, menurut APDESI dalam merubah paradigma masyarakat yaitu cara pandang dan cara pikirnya. 

“Kalau menurut saya secara pribadi, Desa itu belum merdeka sama sekali,” tegasnya.

“Dalam hal ini (Pelatihan BIMTEK), kita harus bisa melihat dari banyak sisi, jangan hanya dari satu sisi saja,” ujarnya. 

BIMTEK Diluar Provinsi Aceh

“Jika memang BIMTEK ini dilakukan diluar Aceh, itu sah-sah saja. Namun lakukan pelatihan yang memiliki dampak yang besar atau lakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke kementerian terkait,” ujarnya.

“Misal, Kementerian Keuangan atau Kementerian Desa,” tambahnya.

BIMTEK yang ada di Aceh pernah di Audit 

“Pelatihan BIMTEK yang ada di Aceh itu pernah di Audit, yang bermasalah atau tidak normal,” ungkapnya.

Muksal juga mengatakan bahwa APDESI sudah sangat sering memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Audit terhadap pelaksanaan BIMTEK.

“Sudah sangat sering kita sampaikan,” tukasnya. 

“Selesai tahun anggaran, maka lakukan audit terhadap desa,” tambahnya.

Menurutnya, yang menjadi permasalahan disini adalah penganggaran yang besar itu tersebut sudah benar atau sudah sesuai prosedur apa belum.

“Dan proses pembinaan fasilitasi itu ada di Kabupaten/Kota tanpa adanya intervensi,” tegasnya.

Harapan Kegiatan BIMTEK kedepan

APDESI Aceh dalam hal ini berharap kepada seluruh elemen agar dapat melakukan penguatan kapasitas. 

“Lakukanlah sesuai dengan mekanisme dan perencanaan yang sesuai, sehingga tidak terkesan ada kepentingan-kepentingan tertentu,” ujar Muksal.

Ia mengatakan lagi, penguatan-penguatan kapasitas tersebut sangatlah penting terutama terhadap Desa di Aceh. 

“Saya minta kepada pemerintah daerah dalam hal ini harus lebih bijak,” ucap Muksal.

“Beri dulu kepercayaan kepada desa, tapi dengan tidak meninggalkan mereka sendiri,” harapnya. 

“Disini kita tidak bisa menyalahkan desa,” pungkasnya. [ftr/bna]