Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Memberikan Cenderamata kepada Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta Wakil Ketua MPR-RI, Sjarifuddin Hasan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh di tingkat pusat mengenai dana Otsus Aceh yang akan berakhir tahun 2023. Nova berharap dana Otsus Aceh dapat dipermanenkan.

Hal itu dikatakan Nova saat menerima kedatangan Sjarifuddin Hasan, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (3/12/2019). Sjarifuddin bertemu Pemerintah Aceh dalam rangka menyerap aspirasi terkait wacana amandemen UUD 1945.

Secara prinsip, kata Nova, Pemerintah dan Rakyat Aceh sangat mendukung langkah MPR-RI yang akan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam rangka mengaktifkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Alasannya, sebab Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku saat ini lebih banyak didominasi kepentingan eksekutif. Hal itu sangat berbeda dengan GBHN yang penyusunannya didominasi oleh legislatif berdasarkan aspirasi rakyat. "Dengan aspirasi ini kami yakin konsep GBHN akan memperkuat sistem otonomi di negeri ini," kata Nova.

Nova menjelaskan, Aceh termasuk yang sangat berkepentingan dengan semangat otonomi itu karena Aceh memiliki predikat otonomi khusus. 

"Tentu saja ada beberapa ketentuan mengenai Aceh yang perlu diperbaharui di dalam UUD 1945 untuk menjadi landasan bagi GBHN nanti," kata Nova.

Nova memberi contoh, mengenai keinginan Aceh agar dana Otsus yang berakhir tahun 2023 agar dilanjutkan dan dibuat permanen.

"Tentu kami sangat berharap aspirasi ini dapat diterima dan diperjuangkan di tingkat pusat. Dengan demikian semangat pembangunan dan perdamaian yang berjalan di daerah ini tidak tidak lagi terbatas sampai waktu tertentu, tapi terus berkesinambungan," kata Nova.

Dengan dipermanenkannya dana Otsus, pembangunan Aceh diyakini dapat diperkuat sehingga Aceh bisa cepat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.

Pada kesempatan tersebut, Nova juga mempersentasikan angka kemiskinan di Aceh yang terus menurun dari sejak tahun 2000, meskipun tetap masih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Menanggapi hal tersebut, Sjarifuddin Hasan mengatakan pihaknya akan mendukung kepentingan Aceh di tingkat nasional. Ia berjanji akan membawa persoalan tersebut ke Jakarta.

"Soal permintaan terkait otsus akan kita dukung, akan kita sampaikan ke teman-teman di Jakarta," ujar Sjarifuddin.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Sekda Aceh Taqwallah, Asisten II Teuku Ahmad Dadek, Kepala Kesbangpol, Mahdi Efendi, dan Kepala Bapeda, Helvizar Ibrahim.