DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Resmi sudah tahun depan semua pegawai Honerer di setiap instansi pemerintah dihapuskan. 

Hal ini diperkuat setelah surat resmi terkait status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian 

mengajak Pemerintah Aceh untuk bersama-sama melakukan advokasi guna mempertahankan tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Aceh saat ini sangat besar, kisarannya sebanyak 20 ribu tenaga honorer,” sebut dalam keterangan tertulis yang diterima Dialeksis.com, Jumat (3/6/2022). 

Menurut Hendra, jika tidak dilakukan advokasi terkait putusan Menpan RB tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya ekonomi masyarakat di daerah. 

“Ketakutannya akan menimbulkan gejolak pada masyarakat di setiap daerah,” ungkapnya. 

Sampai saat ini, kata dia, setiap daerah masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga honorer dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan kepada publik, bahwa kehadiran tenaga honorer sangat membantu tugas-tugas yang diemban oleh PNS. [Nor]