Tak Masuk Daftar PSN, Ketua ISMI Aceh: Visi dan Diplomasi Program Aceh Sangat Lemah
Font: Ukuran: - +
Ketua Ikatan Saudagar Muslim (ISMI) Aceh, Nurcholis. [Foto: For Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bendungan Tiro di Pidie sudah dicoret dari Proyek Strategis Nasional (PSN), bahkan Aceh juga tak masuk dalam daftar PSN.
Ketua Ikatan Saudagar Muslim (ISMI) Aceh, Nurcholis menyayangkan hal tersebut. "Sungguh sangat disayangkan, dalam beberapa skema program strategis nasional, Aceh terpinggirkan dan tidak masuk dalam daftar," sebutnya kepada Dialeksis.com, Senin (8/8/2022).
Padahal Aceh, katanya, memiliki semua syarat untuk menjadi salah satu hot spot dari hampir semua program dan proyek strategis nasional tersebut, baik sumberdaya alam yang melimpah, posisi geostrategis, dukungan infrastruktur, plus status otonomi khusus.
"Ini sama sekali bukan karena kesalahan Pemerintah Pusat yang tak perhatian kepada Aceh. Kenyataannya, bahkan yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dan didukung oleh peraturan presiden sekalipun pun malah bisa dicabut karena tidak jelas prospeknya, seperti pada kasus bendungan Tiro beberapa waktu yang lalu," ucapnya.
"KEK Arun dan KPPB Sabang juga sama. Jalan di tempat tidak jelas sampai saat ini," tambahnya.
Lanjutnya, Ia menyebutkan, terakhir dua skema program strategis nasional “10 Bali Baru” dan 22 proyek investasi nasional berkelanjutan, Aceh juga tidak masuk daftar.
"Tak cukup sampai di situ, peluang KEK Pariwisata dan pengembangan wisata tematik jalur rempah yang memang sudah dialokasikan dan didorong oleh pemerintah pusat untuk Aceh juga sampai saat ini tampak tak direspon," katanya.
Untuk KEK Pariwisata Presiden Jokowi melalui para menteri parekrafnya, sejak periode pertama pemerintahannya telah memberi peluang pengembangan KEK Pariwisata di Aceh, termasuk teakhir melalui menteri Sandiaga Uno yang telah diperintahkan untuk mengonsolidasi pengembangan program KEK Pariwisata di Aceh.
"Sementara destinasi wisata tematik jalur rempah, malah didukung oleh dua kementerian, yiatu Kemendikbud ristek dan Kemenparekraf," ungkap Nurcholis.
"Sungguh kita bingung bagaimana cara berpikir para pejabat kepala dinas di lingkup birokrasi Pemerintah Aceh. Ini kan aneh, orang berebut loby sana loby sini untuk dapat, Aceh sudah dikasih tapi malah tak disambut," ujarnya.
Pada tingkat teknis, Dirinya melihat Bappeda Aceh dan SKPA-SKPA terkait seperti tak punya visi, inovasi, dan diplomasi program untuk menangkap peluang besar yang telah ditawarkan dan diberikan oleh Pemerintah Pusat dan mengkonversinya menjadi pengungkit ekonomi yang bermuara pada peningkatan kejahteraan rakyat Aceh.
"Mereka seperti terperangkap dalam mental business as usual, tak responsif terhadap peluang-peluang yang sesungguhnya sangat berdampak positif terhadap Aceh," katanya.
"Kami sangat berharap ini bisa menjadi perhatian Pj. Gubernur Aceh. Kami yakin Pj. Gubernur Aceh Pak Achmad Marzuki memiliki komitmen kuat membangun Aceh dalam masa dua tahun kepemimpinan Beliau ke depan. Kami berharap beliau dapat mengambil langkah-langkah progresif membenahi trend buruk kinerja birokrasi Pemerintah Aceh ini," ujarnya lagi.
"Kami dari ISMI Aceh siap mendukung, menyumbang saran, tenaga, dan pikiran membantu beliau membangun Aceh menjadi lebih baik," pungkasnya. []