Ilustrasi  pemotongan uang Operasional (OP) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong. [Foto: net]

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Makmur yang merupakan perpanjangan tangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen yang berada ditingkat Kecamatan, melakukan pemotongan uang Operasional (OP) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong.

Temuan Dialeksis.com, Kamis (3/10/2024), serta hasil wawancara sejumlah anggota PPS yang ada di kecamatan Makmur, pihak PPK Makmur melakukan pemotongan uang OP PPS sebanyak Rp400 ribu per gampong, modulnya dengan dalih biaya laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPS.

Begitu juga uang pemotongan tersebut disuruh kumpul sama Rahmi Mutiara Bendahara PPK Makmur. Setelah uang terkumpul mereka akan berembuk dengan ketua PPK Makmur Faisal.

Sekedar diketahui total gampong atau desa yang ada di Kecamatan Makmur sebanyak 27 Desa. Jika Rp400 ribu pemotongan uang OP yang dilakukan per bulan dari anggota PPS.

PPK Kecamatan Makmur berhasil meraup rupiah Rp10.400.000. Pengutipan uang OP ini sudah berlangsung empat kali pencairan, jika dikalkulasikan puluhan juta rupiah sudah diraup PPK Kecamatan Makmur dari hasil pemotongan uang OP PPS Gampong. 

Salah seorang anggota PPS yang ditemui Dialeksis.com menceritakan, awalnya anggota PPS di kecamatan Makmur, ingin membuat sendiri laporan kegiatan PPS, tetapi pihak PPK meminta mereka yang membuat dengan alasan agar sama.

"Dipeugah menyo salah laporan hana cair gaji bek peusalah kamoe PPK entek. Jadi magat sama bah kamoe yang peugot," kata salah seorang anggota PPS dalam bahasa Aceh meniru apa yang disampaikan PPK Makmur.

Anggota PPS tersebut pun menyayangkan instruksi demikian yang disampaikan kepada PPS Gampong.

"Seharusnya kalau punya niat perbaikan tata kelola anggaran. Kami anggota PPS yang masih muda-muda ini bisa diajarkan cara buat laporan. Malah kami tak diajarkan sama sekali. Ini terkesan memang orientasi uang OP harus mengalir ke orang PPK," kata anggota PPS yang meminta nama dirahasiakan supaya tidak dipecat 

Temuan yang sama juga diungkapkan anggota PPS lain, Ia mengatakan seharusnya pihak PPK Makmur harus profesioanal dalam melakukan pemotongan uang OP. Seharusnya diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada PPS Desa untuk membuat sendiri laporan, Jika ada yang tak bisa membuat laporan bisa diajarkan terlebih dahulu.

Kata PPS tersebut Jangan langsung menjustifikasi ini kalau Gaji tak cair karena laporan salah atau belum siap jangan salahkan PPK. 

"Apa yang disampaikan PPK tersebut mencermikan sikap mereka yang tak profesional, orientasinya Money," ungkap anggota PPS tersebut.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Makmur, Faisal, dihubungi Dialeksis.com beberapa kali tak mengangkat telepon, Begitu juga pesan WhatsApp dan SMS yang dikirim Dialeksis.com tak direspon.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Bendahara, Rahmi Mutiara, dihubungi Dialeksis.com beberapa kali tak mengangkat telepon, Begitu juga pesan WhatsApp dan SMS yang dikirim Dialeksis.com tak direspon. [faj]