DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Azharul Husna, bersama dengan SUAKA, mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera melakukan upaya penyelamatan terhadap satu kapal yang diduga membawapengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Selatan. 

Kapal tersebut dilaporkan dalam kondisi kritis, dengan satu orang di antaranya telah meninggal dunia, sementara lainnya sangat membutuhkan bantuan.

Azharul Husna menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi para pengungsi, yang hingga kini posisi pastinya belum dapat dipastikan. 

"Situasi yang kami pantau sangat memprihatinkan. Informasi yang kami terima menunjukkan adanya satu korban jiwa dan puluhan pengungsi lainnya yang terjebak di laut tanpa kepastian nasib mereka," ungkap Azharul kepada Dialeksis.com, Sabtu (19/10/2024).

Ia menambahkan bahwa lokasi kapal tersebut diperkirakan berada di dekat perairan Kabupaten Aceh Selatan, namun upaya untuk menemukan posisi pasti kapal itu masih berlangsung.

Azharul Husna bersama SUAKA mengingatkan pemerintah bahwa tindakan cepat untuk menyelamatkan para pengungsi ini merupakan kewajiban moral dan legal sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

Ia menekankan bahwa pasal 5 hingga 11 Perpres tersebut mengatur secara jelas tanggung jawab instansi terkait, mulai dari pencarian hingga penanganan pengungsi. 

“Kami mendorong semua pihak yang berwenang, termasuk Badan SAR Nasional, Kementerian Luar Negeri, dan Imigrasi, untuk segera berkoordinasi melakukan upaya penyelamatan. Jangan sampai nyawa manusia menjadi taruhan di tengah ketidakpastian ini. Para pengungsi ini membutuhkan pertolongan secepatnya,” tegas Azharul.

Selain pemerintah pusat, KontraS Aceh juga meminta Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi lokasi kapal dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penyelamatan. 

Menurut Azharul, keterlibatan langsung dari pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk memastikan adanya perlindungan terhadap nelayan yang berinisiatif memberikan pertolongan.

“Nelayan setempat sering kali menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan kapal-kapal pengungsi di perairan Aceh. Mereka harus dilindungi dan didorong untuk membantu, bukan justru dibiarkan terpapar risiko hukum atau sanksi. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam situasi ini,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perlindungan nelayan sangat relevan mengingat ketentuan internasional mengenai hak asasi manusia dan kewajiban untuk menolong orang-orang yang terancam di laut, seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Pencarian dan Pertolongan di Laut (SAR Convention) 1979.

Azharul Husna juga menyampaikan bahwa SUAKA dan KontraS Aceh telah mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait, mendesak segera adanya koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Imigrasi, Kementerian Sosial, serta organisasi kemanusiaan internasional seperti UNHCR untuk memastikan para pengungsi mendapatkan bantuan yang diperlukan. 

“Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap menit yang berlalu tanpa tindakan nyata dapat memperburuk situasi mereka. Kami ingin melihat komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyelamatkan nyawa manusia ini. Jangan sampai kita abai dan menutup mata terhadap penderitaan mereka,” pungkasnya. [nh]