DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Nasrul Rizal menyebutkan perubahan struktur baru yang terjadi di tubuh Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) harus diiringi tanggung jawab secara personal dan kelembagaan BPMA untuk memberikan kinerja yang terbaik dalam menjelaskan peran dan fungsinya yang melekat secara UU, maupun secara regulasi.

"Artinya, dengan restrukturisasi ini, ada harapan besar bagi rakyat Aceh agar BPMA mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan sampai muncul imej mereka hanya makan gaji buta karena kinerjanya yang lemah dan hanya mengekploitasi keuntungan diatas hak masyarakat Aceh," ucap Nasrul Rizal kepada Dialeksis.com, Kamis, (6/2/2020) menanggapi perubahan struktur di lingkungan BPMA.

Ia melanjutkan ada banyak hal yang harus dibenahi oleh BPMA, misalnya kata Nasrul, persoalan berhentinya operasi PT PIM dan perusahaan migas yang beroperasi di Aceh Timur, PT Medco E&P Malaka 

"Faktanya bulan November 2019 PT PIM berhenti operasi karena terkendala pada pasokan gas dari PT Medco. Medco juga berhenti operasi. Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya kinerja BPMA," jelas dia.

Keadaan diatas, sambung dia, menjadi catatan serius bagi publik dan menilai kehadiran BPMA saat ini tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat Aceh.

"Keberadaan BPMA harusnya memberi output positif dan berkontribusi besar dalam memberi reward bagi dunia migas di Aceh sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," tandas dia.

Kalau perlu, sambungnya, BPMA membangun kesepakatan dengan Pemerintah Aceh agar kinerjanya dapat dioptimalkan 

"Publik harus berpartisipasi untuk mengontrol dan mengawasi kinerja BPMA. Jangan cuma makan gaji buta yang besar, namun kinerjanya mandul," pungkas Nasrul.

Dia juga mendesak dewan pengawas BPMA agar pro aktif dan mengontrol kinerja manajemen BPMA. 

"Dewan pengawas BPMA juga harus memperhatikan kinerja struktur BPMA yang dianggap tak becus. Dewan pengawas harus serius menindak strukturnya," pungkas Peneliti JSI Nasrul Rizal. (Im