kip lhok
Beranda / Berita / Aceh / Statement Susi Pudjiastuti Bubarkan Kemendag: Cerminan Evaluasi Diri

Statement Susi Pudjiastuti Bubarkan Kemendag: Cerminan Evaluasi Diri

Senin, 02 Mei 2022 12:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : fatur

Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Nasrul Hadi. [Foto: For Dialeksis]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti merespons kebingungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) RI terkait impor jagung, padahal jagung bisa ditanam di mana saja.

Menurutnya, jalan keluar dari polemik importasi jagung ialah membatasi impor sementara dan mengenakan impor tarif untuk semua produk pertanian yang bisa diproduksi sendiri. Lanjut Susi, dari tarif tersebut bisa digunakan untuk membantu pertanian di dalam negeri.

Susi juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada kartel impor. "Salah satunya, dengan membubarkan Kementerian Perdagangan," tegasnya.

Menanggapi itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Nasrul Hadi mengatakan, dengan adanya statement Susi Pudjiastuti ‘Bubarkan Kemendag’ itu seharusnya menjadi kritikan bagi pemerintah bahwa kinerja Kemendag saat ini banyak bermasalah.

 “Mulai dari kelangkaan minyak goreng, impor produk pangan dan impor garam. Indonesia ini negara agraria, seharusnya bisa melakukan swasembada produk pangan bukan malah harus mengimpor,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (2/5/2022).

Lanjutnya, kata Nasrul, begitu juga garam kenapa harus impor, sementara Indonesia terbentang laut yang luas yang bisa memproduksi banyak garam bahkan untuk diekspor.
 

“Solusinya adalah kemendag perlu evaluasi diri, benar kata bu Susi jangan ada kartel yang bermain di sini,” sebutnya.

Selain itu,kata Nasrul, pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji mengapa setiap tahun harus dilakukan impor, apa kesalahannya? Apakah karena ada ancamanan terhadap tanaman pertanian di Indonesia karena hama dan cuaca, apakah kendalanya lahan pertanian semakin sempit karena beralih fungsi menjadi industri, perumahan dsb, itulah perlu dikaji dan dicari solusi. Nanti perlu kerjasama antar kementerian.

"Yang sangat penting dari hal di atas adalah basmi dulu mafia dan praktek kartel seperti kartel minyak goreng,” pungkasnya. [ftr]

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda