Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK), mendesak pemerintah pusat turun tangan secara cepat dan terukur. [Foto: Prokopim NaRa]
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Hujan berintensitas tinggi selama sepekan terakhir melumpuhkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Banjir dan tanah longsor merendam permukiman, memutus akses desa, dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Data terbaru Perkembangan Bencana Banjir per 30 November 2025 mencatat 8.258 keluarga atau 25.608 jiwa terdampak langsung. Alue Wakie menjadi kawasan paling parah dengan 834 keluarga terjangkit banjir, disusul Lamie, Ujong Lamie, Lueng Kubeu Jagat, dan Kabu.
Angka tersebut hanya menggambarkan skala kerusakan fisik. Di sejumlah titik, banjir menjalar hingga atap rumah, memutus jaringan listrik, menenggelamkan sawah, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi warga. Aparat gabungan masih berjibaku membuka akses jalan yang tertimbun longsor, sementara posko pengungsian dipadati warga yang bertahan dengan logistik terbatas. Pemerintah daerah mengakui kemampuan penanganan berada pada batas maksimal.
Dalam situasi darurat ini, Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK), mendesak pemerintah pusat turun tangan secara cepat dan terukur.
“Kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Data menunjukkan puluhan ribu jiwa terdampak. Ini bukan bencana kecil yang bisa ditangani hanya oleh kabupaten,” kata TRK ketika diminta tanggapan Dialeksis pada Senin (1/12/2025) terkait kondisi dampak banjir di Nagan Raya.
Ia menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi mustahil dilakukan tanpa intervensi langsung dari pusat.
Menurut TRK, kebutuhan di Nagan Raya melampaui kapasitas APBK dan kesiapan logistik daerah. Mulai dari perbaikan jalan dan jembatan yang rusak, pembangunan hunian sementara, hingga pemulihan ekonomi warga yang kehilangan sumber penghasilan.
“Kami membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat. Kehadiran, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian sangat menentukan kecepatan pemulihan,” ujarnya.
Bupati meminta pemerintah pusat mempertimbangkan langkah percepatan melalui jalur darurat, termasuk kemungkinan penetapan status bencana skala lebih tinggi agar alokasi dana nasional dapat dialirkan tanpa menunggu proses administrasi yang berlarut.
Ia merinci sedikitnya lima intervensi yang harus segera diambil pemerintah pusat meliputi pembukaan jalur logistik dan perbaikan darurat infrastruktur, percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, pengerahan dukungan teknis kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan BNPB, dibutuhkan juga pembangunan fasilitas umum berbasis mitigasi bencana, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan di pengungsian.
“Kami di daerah sudah bekerja sekuat tenaga. Tapi tanpa kehadiran pemerintah pusat, pemulihan akan lambat dan risiko sosial-ekonomi warga akan semakin besar,” kata TRK. Ia berharap kementerian terkait tidak hanya mengirim tim asesmen, tetapi menurunkan dukungan eksekusi langsung di lapangan.
Di beberapa desa, warga mengaku kelelahan menghadapi banjir tahunan yang kian ekstrem. Mereka berharap pemulihan kali ini tidak berhenti pada pembangunan ulang rumah yang rusak, tetapi juga memperbaiki sistem pengendalian banjir, normalisasi sungai, dan penguatan tanggul.
TRK menutup keterangannya dengan pesan yang ditujukan kepada pemerintah pusat: “Nagan Raya butuh tindakan cepat, bukan janji. Kami mengundang pemerintah pusat hadir melihat kondisi langsung dan bersama-sama memastikan rehabilitasi berjalan dengan cepat, tepat, dan berkeadilan.” [arn]
Sebelumnya