DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belakangan ini sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Drs. Indra Iskandar, santer dibicarakan sebagai kandidat yang konon akan diusung oleh pusat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Aceh paska berakhirnya masa Jabatan Nova Iriansyah pada tahun 2022 mendatang. 

Berdasarkan rilis yang diterima Dialeksis.com, Kamis (30/12/2021), menanggapi isu yang merebak itu, Ketua Umum Gerakan Muda Peduli Aceh (GMPA), Irfan Nasruddin, S.Sos merespon sosok Indra perlu dikaji lebih jauh oleh pemerintah pusat dari berbagai perspektif, apabila memang yang bersangkutan hendak ditetapkan sebagai PJ Gubernur Aceh dalam rangka mengawal transisi demokrasi di Serambi Mekkah. 

“Bila kita teliti mencermati rekam jejak Indra Iskandar di berbagai media, beliau sebenarnya hanya baru belakangan ini saja sibuk turun gunung dan memperhatikan kampung halamannya sendiri. Sedangkan sebelumnya nama Indra Iskandar hampir tidak ada yang mengenal sosok beliau dalam memperjuangkan isu-isu keacehan di pusat khususnya terkait kekhususan Aceh. Padahal posisinya yang cukup strategis sebagai birokrat penting di senayan, harusnya sedikit banyak mampu mewarnai senayan dalam konteks memperjuangkan kepentingan Aceh dipusat. Namun selama ini justru nihil,” ujar Irfan kepada media, Rabu (29/12/2021).

 Meski Indra diketahui juga sebagai sosok yang turut terlibat dalam urusan inisiasi perdamaian serta gencatan senjata dengan pihak kombatan ketika masa konflik di era pemerintahan Abdurahman Wahid, namun kiprah Indra malah kemudian hilang ditelan angin paska Aceh memasuki era perdamaian.

“Indra terlihat kurang intensif dan peduli mengawal kekhususan Aceh paska perdamaian. Untuk tidak dikatakan malah absen sama sekali dalam problematika Aceh paska berakhirnya era konflik. Padahal dengan kapasitas beliau, harusnya Indra mampu mengisi ruang ruang kosong dimana Aceh hingga kini masih berada dalam beragam polemik meski telah memasuki era perdamaian. Tentu hal ini sangat disayangkan karena Indra sendiri pernah terlibat inisiasi perdamaian ketika era konflik dulu,“ tegas Irfan seorang aktivis ini.

Menurut mantan wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry ini, selayaknya Pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang serta menghitung kalkulasi secara politik apabila memang benar Indra akan menjadi kandidat PJ Gubernur Aceh mendatang. Sebab sosok Indra sendiri diketahui belum mendapat dukungan dari stakeholder secara luas di Aceh.

“Sosok Indra belum mendapat dukungan penuh dari ulama, elite politik dan masyarakat Aceh. Ini tentu menjadi problem sendiri. PJ Gubernur Aceh kali ini berbeda dengan PJ sebelumnya, karena masa jabatannya cukup panjang, hingga dua tahun. Sehingga dukungan kuat dan penuh dari stakeholder di Aceh mutlak diperlukan dalam rangka mengawal Aceh di masa transisi kekuasaan pada Pemilu 2024,” Jelas Irfan.

Menutup komentatnya Irfan menekankan, partai politik di DPR RI lebih membutuhkan sosok Indra untuk menjaga harmonisasi dan sinergisasi lintas partai di parlemen. []