DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh anggota Korpri se-Indonesia diingatkan untuk kembali meneguhkan semangat sebagai perekat NKRI dan pelindung Aparatur Sipil Negara (ASN) pada momentum Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 tahun 2023 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah, saat membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh, pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-52, di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Rabu (29/11/2023) pagi.

“Dimanapun saudara-saudara bertugas, baik yang di Indonesia maupun di Perwakilan RI di luar negeri. Marilah kita jadikan peringatan ulang tahun ke 52 Korpri ini sebagai momentum pada upaya meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung ASN,” ujar Sekda.

Dalam sambutannya, Sekda juga mengapresiasi berbagai program yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Korpri sebagai upaya mendukung Pemerintah, mulai dari penanganan Pandemi Covid-19, terobosan dan reformasi struktural serta peran aktif anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah.

“Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan dan Insya Allah tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14 persen atau bahkan kurang dari itu. Oleh karena itu, perkenankan saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar KORPRI,” kata Sekda.

Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan, saat ini dunia dihadapkan dengan cepatnya perubahan, yang disebabkan oleh dua faktor besar, yaitu perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.

“Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh Artificial intelligence, internet of thing, Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik. Sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama,” kata Bustami.

Oleh karena itu, Bustami mengingatkan agar upaya menyelesaikan masalah yang ada saat ini harus dilakukan dengan pendekatan yang paling update karena harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat.

“Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda berpesan.

Sekda mengingatkan, saat ini semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Untuk itu, para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik.

“Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karier ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi,” sambung Sekda.

Sebagaimana diketahui, tujuan Meritokrasi adalah untuk merekrut ASN secara profesional, Mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karier ASN, perlindungan karier ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, dan penghargaan untuk memotivasi ASN.

Dalam sambutannya, Sekda juga mengungkapkan sejarah kehidupan Korpri, ketika disandingkan dengan pemilu Presiden dan Pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Ini merupakan proses demokrasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” kata Sekda.

Sebagaimana diketahui, berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai ‘mesin’, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, agar mampu menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.

“Baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan,” kata Sekda.

Oleh karena itu, sambung Bustami, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Karenanya, Pemerintah selalu berupaya menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri.

Saat ini, Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary sistem dan sistem pensiun yang lebih menyejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal.

Di era saat ini, sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi, sehingga publik ataupun ASN dihadapkan pada proses birokrasi yang gemuk,” ungkap Sekda.

Hal inilah yang menyebabkan pemerintah mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Untuk itu, Korpri dituntut untuk tanggap dan mampu membaca serta menjawab tantangan zaman dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di Tanah Air dan membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga.

“Saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karier, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Saya mengajak pengurus Korpri agar berperan aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak,” imbau Bustami.

“Akhirnya, saya ucapkan selamat bertugas. Pengabdian dan hasil kerja kita, seluruh jajaran KORPRI selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Sekda Aceh.

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-52 di Aceh juga dirangkai dengan pemberian bonus kepada para anggota Korpri yang mendapatkan medali pada Pornas Korpri XVI di Semarang, Juli lalu. Selain itu, Korpri Aceh juga menggelar Donor Darah di Lobi Kantor Gubernur Aceh.