Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banda Aceh, Dedi Saputra. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Banda Aceh mengajak semua OKP, mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk menolak rencana pemerintah yang mau menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di antaranya pertalite dan solar. Hal ini mengingat kondisi masyarakat yang masih dalam tahapan penyembuhan ekonomi yang amburadur akibat pendemi Covid-19. 

Ketua Eksekutif LMND Banda Aceh, Dedi Saputra menyampaikan bahwa pihaknya dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi tanpa kompromi, kebijakan ugal-ugalan seperti ini salah satu bentuk penjajahan gaya baru, yaitu membunuh tanpa menyentuh, rakyat sebagai tumbal negara dari hari ke hari.

“Saat ini bukan kenaikan harga minyak yang dibutuhkan oleh rakyat akan tetapi mengontrol apa yang sudah ada dalam regulasi dan diselesaikan apa yang belum selesai. Jangan kemudian pemerintah menambah jeritan rakyat di mana-mana,” ujarnya kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Rabu (31/8/2022).

Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah melihat sendiri bagaimana rakyatnya hari ini menjerit dalam memenuhi kebutuhan hidup selepas pendemi, yang dampaknya sangat jauh sampai ke rakyat paling bawah.

Dan tidak hanya itu akibat Covid-19 pun mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, penganguran, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, Dedi Saputra menyampaikan bawah jika solar bersubsidi dinaikan, apa pemerintah lupa kepada nelayan? Solar sebagai alat untuk membantu mereka mencari nafkah buat anak-anaknya supaya bisa lanjut sekolah. Itu tandanya pemerintah tutup mata buat kaum nelayan, dan demikian pula pada ibuk-ibuk yang setiap saat mengantar jemput anak-anaknya dan kebutuhan keluarga lainnya.

Ia juga menyampaikan, jika pun kenaikan harga BBM bersubsidi akibat pembengkakan anggaran dan lonjakan harga minyak dunia. Dalam APBN harga minyak mentah dunia, semula diasumsikan US$100 per barel ternyata realisasinya US$105 per barel. Sedangkan, konsumsi pertalite naik dari kuota 23,05 juta kiloliter menjadi 29,07 juta kiloliter, sementara solar dari target 15,1 juta kiloliter menjadi 17,44 juta kiloliter. Diperkirakan kuota pertalite akan habis pada bulan September sedangkan solar akan habis pada bulan Oktober.

Dalam konteks ini, Dedi menegaskan, pemerintah gagal mengawasinya terbukti salah penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Data menunjukkan, 86 persen pertalite di konsumsi oleh rumah tangga dan 14 persen dunia usaha. Dari 86 persen porsi rumah tangga, 80 persen dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20 persen yang dinikmati rumah tangga miskin,

“Maka pemerintah dalam hal ini sikap yang perlu di ambil adalah merevisikan soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi. tidak terlepas juga pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan perkebunan,” tutupnya.[Akh]