Sejauh ini, kata Iskandar, UNHCR belum bisa memberikan sikap yang tegas terhadap mereka. Seharusnya, UNHCR harus ikut bertanggung jawab dan pemerintah harus mendorong lembaga kemanusiaan Internasional untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Rohingya yang masuk ke wilayah Aceh. 

“Kita meminta pemerintah Aceh dan APH lainnya untuk terus berkoordinasi menyangkut kedatangan Rohingya ini, agar laporan dan penyelidikan terus disampaikan perkembangannya,” pintanya.

“Karena ini sudah berulang, kita dari Komisi I DPRA akan segera rapat koordinasi dengan Pemerintah Aceh, Dinas terkait, UNHCR, APH, dan pihak lainnya yang berkompeten untuk antisipasi lainnya,” pungkasnya. [ftr/bna]