DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menekankan agar Pemerintah Aceh mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021, yang saat ini masih sangat rendah.

Hal itu ditekankan para anggota DPR Aceh dalam rapat Badan Anggaran DPR Aceh bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam rangka pembahasan jadwal dan mekanisme pembahasan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2022, Rabu, 7 Juli 2021.

“Anggota Banggar mempertanyakan realisasi APBA 2021 kepada TAPA, yang hingga saat ini sangat memprihatinkan, cuku rendah serapan anggarannya,” kata Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin, yang memimpin rapat tersebut.

Padahal, kata Safaruddin, pengesahan APBA 2021 dilakukan pada Desember 2020 dan cukup cepat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengesahan tersebut juga mendapat catatan yang baik dari Kementerian Dalam Negeri.

“Namun kelemahannya justru pada realisasi kegiatan. Sehingga target dari RPJM dan keingingan masyarakat untuk bisa bangkit dalam pemulihan ekonomi tidak berjalan baik, karena perekonomian rakyat Aceh saat ini sangat tergantung pada jalannya APBA,” kata dia.

Rendahnya realisasi anggaran tersebut menyebabkan masyarakat tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh. Kondisi tersebut menjadi semakin runyam karena sedang dilanda pandemi covid-19.

“Jadi DPRA menekankan APBA 2021 dipacu cepat, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan RKPA tahun 2022, dalam rapat itu juga diputuskan untuk ditunda dulu pembahasannya, karena DPR Aceh dan Pemerintah Aceh harus menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020.

“Pembahasan RKPA akan dilanjutkan setelah Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 selesai,” kata Safaruddin.