Sekretaris Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, ribuan warga di berbagai wilayah Provinsi Aceh masih harus bertahan di pengungsian akibat banjir besar yang melanda sejak akhir 2025.
Di saat sebagian besar masyarakat mulai mempersiapkan diri menyambut bulan ibadah, banyak korban banjir masih hidup dalam keterbatasan tanpa hunian layak, pasokan logistik yang belum stabil, serta ketidakpastian masa depan ekonomi.
Banjir yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Aceh telah merusak ribuan rumah warga, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga sumber mata pencaharian masyarakat.
Hingga akhir Januari 2026, masih banyak keluarga yang belum dapat kembali ke rumah mereka karena kerusakan berat maupun kondisi lingkungan yang belum aman. Sebagian pengungsi masih bertahan di tenda darurat, posko pengungsian, meunasah, atau menumpang di rumah kerabat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan para pengungsi tidak lagi tinggal di tenda paling lambat 18 Februari 2026, menjelang Ramadhan. Namun realisasi di lapangan menunjukkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) baru mencapai sekitar 30 persen.
Kondisi ini membuat ribuan keluarga masih harus bertahan dalam situasi darurat tanpa kepastian kapan dapat kembali menjalani kehidupan normal.
Sekretaris Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, M. Ikram al Ghifari, menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama negara.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, BNPB, BPBD, TNI-Polri, para relawan, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak membantu korban banjir. Namun menjelang Ramadhan, negara harus memastikan bahwa tidak ada rakyat yang menjalankan ibadah dalam kondisi lapar, tanpa hunian yang layak, dan tanpa kepastian masa depan,” ujar Ikram kepada media dialeksis.com, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurutnya, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada bantuan jangka pendek semata. Ia menekankan pentingnya pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan, bukan hanya dalam bentuk bantuan sementara, tetapi juga dalam jaminan pemulihan yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di lapangan, pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan upaya penanganan, mulai dari penyaluran bantuan pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga percepatan pembangunan huntara. Aparat, relawan, dan lembaga kemanusiaan masih aktif di berbagai titik terdampak sebagai bentuk kepedulian lintas sektor.
Namun, Ikram menilai kebutuhan masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia.
Jumlah hunian sementara belum mampu menampung seluruh keluarga terdampak, sementara sebagian warga masih sepenuhnya bergantung pada bantuan darurat. Menjelang Ramadhan, tekanan ekonomi kian terasa, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, usaha kecil, sawah, dan kebun.
Situasi ini juga berdampak pada tradisi Meugang, momen khas masyarakat Aceh menjelang Ramadhan yang identik dengan kebersamaan dan hidangan daging.
Tahun ini, bagi banyak korban banjir, Meugang terancam berlangsung dalam suasana sederhana, bahkan sunyi, karena perhatian utama tertuju pada pemenuhan kebutuhan paling dasar seperti makanan harian, kesehatan anak, dan tempat tinggal yang aman.
Ikram menilai bencana banjir ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah.
“Bencana ini harus menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat kecil, tidak hanya lewat bantuan darurat, tetapi juga melalui pembangunan hunian permanen, pemulihan ekonomi rakyat, serta perbaikan sistem mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terus terulang,” tutupnya.
Sebelumnya
