DIALEKSIS.COM | Aceh - Kurang lebih 25 hari lagi Menjelang berakhirnya masa jabatan sejumlah Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia, termasuk Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq yang akan berakhir pada 7 Juli 2023 mendatang, sebagai mana yang terlampir pada surat edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/2945/SJ tanggal 5 Juni 2023 yang lalu.

Berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Bahwa “Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.

Dalam surat edaran tersebut, sebagaimana amanat regulasi pada poin ke dua (2), Mendagri meminta DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan 3 (tiga) nama calon Pj Kepala Daerah untuk pertimbangan Mendagri dalam menetapkan Pj Bupati dan Walikota, yang mana usulan tersebut disampaikan paling telat 20 Juni 2023.

Menyikapi perihal tersebut, Direktur Pusat Analisa dan Advokasi Aceh (PUSAKA) Handika Rizmajar SH meminta DPR Kota Banda Aceh untuk mengusulkan kembali nama Bakri Siddiq sebagai Penjabat (PJ) Walikota Banda Aceh.

“Kami meminta kepada DPR Kota Banda Aceh untuk mengusulkan kembali Nama Bapak Bakri Siddiq masuk dalam daftar usulan yang akan disampaikan kepada Mendagri pada 20 Juni mendatang. Melihat track record selama memimpin Kota Banda Aceh, beliau layak untuk diberi kepercayaan satu tahun lagi hingga 2024," ucap Handika dalam keterangan tertulisnya yang diterima Dialeksis.com, Kamis (15/6/2023).

Pihaknya melihat ada sejumlah pencapaian penting yang dilakukan Bakri Siddiq sejak dilantik sebagai Pj Wali Kota pada 7 Juli 2022.Di antaranya, mampu menekan potensi defisit anggaran hingga 50 persen yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.

Sebagaimana yang kita ketahui, masa jabatan singkat Bakri Siddiq mewarisi utang Pemko Banda Aceh sekitar Rp23 miliar ditambah potensi defisit anggaran hingga mencapai Rp225 miliar akibat kurang efisiennya pengelolaan keuangan pada masa dan pasca pandemi Covid-19 di masa pemerintahan sebelumnya.

Meskipun utang baru tak bisa terelakkan, tapi lewat konsistensi Bakri Siddiq, potensinya bisa ditekan hingga 50 persen lebih. Dari data yang kami ketahui, angkanya sekitar Rp105 miliar sebagaimana laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh banyak pihak, total utang dimaksud terdiri dari utang kepada pihak ketiga senilai Rp87 miliar dan selebihnya earnmark. Dari total kewajiban kepada rekanan, bahkan sudah mampu dibayarkan Rp30 miliar. Per Juni 2023 tersisa lebih kurang Rp57 miliar lagi. Untuk sisanya, saat ini sebagaimana yang kami ketahui sedang dalam proses penyusunan Perwal kedua.

"Kami sangat optimis utang tersebut dapat diselesaikan dalam tahun ini secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana kas daerah (Kasda). Karena untuk membayar utang daerah, aturannya tidak boleh menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana otonomi khusus (otsus). Namun, akan dibayarkan dari pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana yang kami ketahui Pemko sedang memaksimalkan PAD untuk terus dikumpulkan dan untuk proses penyalurannya juga diperlukan sebuah peraturan wali kota atau Perwal," papar Handika.

Ia mengungkapkan, masih ada pencapaian penting lainnya terkait pengendalian inflasi yang dilakukan Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq.

"Dengan berbagai upaya konkrit yang dilakukan secara terus menerus, inflasi year on year bisa ditekan hingga menjadi 3,41 persen per Mei 2023. Terbaik, karena ini di bawah rata-rata nasional," ucapnya.

Pusaka Mencatat, trend penurunan inflasi di Banda Aceh sudah terjadi sejak Maret 2023, di mana saat itu tercatat 5,32 persen. Kemudian bulan berikutnya (April), turun menjadi 4,33 persen, dan terbaik berdasarkan data BPS selama bulan Mei kembali turun menjadi 3,41 persen.

Turunnya inflasi itu tidak terlepas dari berbagai upaya sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral yang telah digagas Bakri Siddiq.

Pencapaian lainnya dapat di lihat dari pembangunan infrastruktur yang terus dikebut oleh Pemko di bawah Bakri Siddiq dengan dukungan dana APBN.

"Seperti pelebaran jalan dan jembatan di kawasan Punge yang progresnya kini hampir 50 persen. Kemudian pembenahan Jalan Hasan Saleh di Neusu juga sedang dilakukan," rinci Handika.

"Tak hanya itu, dalam tahun ini juga akan dilakukan penataan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng yang sudah begitu crowded bertahun-tahun. Lanjut lagi nanti pembangunan pedestrian di sepanjang Jalan TP Nyak Makam yang masterplannya sudah tersedia," katanya menambahkan.

Maka dari pada itu, pihaknya menilai sudah sepatutnya Bakri Siddiq diberi kepercayaan lagi untuk melanjutkan pembenahan di Kota Banda Aceh.

"Jika kita ingin fair dalam menilai pencapaian prestasi pemerintahan tidak cukup dengan 1 tahun, karena waktunya sangat singkat untuk melakukan pembenahan, apalagi dengan beban utang yang telah terwariskan. Jika pun Penjabat Baru yang ditunjuk, apakah juga mampu menjawab dan membenahi persoalan yang ada di Kota Banda Aceh atau malah membawa persoalan yang baru, sehingga walikota definitif ke depannya yang akan sedikit merasakan dampaknya. Kami yakin, seluruh program yang sedang dijalankan oleh beliau, dapat berdampak baik untuk masyarakat Kota Banda Aceh," pungkasnya. [*]