Wakil Ketua SEMA UIN Ar-Raniry, Muhammad Zikri. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry, Muhammad Zikri menilai Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) UIN Ar-Raniry terlalu gegabah dalam mengambil keputusan perihal biaya peserta Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Reguler tahun 2022. 

Dijelaskan bahwa tanggal 10 Oktober 2022, pihak P2M untuk peserta KPM Reguler 2022 mengeluarkan surat yang dianggap mahasiswa sangat berat untuk diterima.

Soalnya, kata Zikri, mahasiswa yang mengikuti KPM Reguler diharuskan untuk memberikan uang living cost atau biaya hidup di desa penempatan KPM kepada pihak desa sebesar Rp1.400.000.

Uang tersebut, jelas dia, digunakan untuk biaya hidup 40 hari dan transportasi (di luar biaya kegiatan mahasiswa) peserta KPM yang akan dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya yang berangkat pada hari Kamis (13/10/2022).

Zikri mengaku bahwa ada puluhan peserta yang merasa keberatan dengan biaya tersebut. Beberapa peserta KPM ada yang menemui panitia, namun panitia berdalih pada kesepakatan antara pihak gampong dengan kampus UIN Ar-Raniry sebagaimana tertera di surat.

Dengan jawaban panitia tersebut, Zikri menegaskan bahwa para mahasiswa menyayangkan jawaban panitia yang dianggap tidak menjiwai kampus sebagai tempat memanusiakan manusia.

“3 hari sebelum keberangkatan, pihak panitia menyatakan ‘kalian harus siap dengan semua hal itu’. Di Situ menunjukkan bahwa kinerja panitia tanpa persiapan sehingga dirasa sangat mencekik mahasiswa,” kata Zikri kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (13/10/2022).

Zikri menegaskan bahwa biaya hidup di desa KPM sebesar Rp1.400.000 sangat mencekik mahasiswa ditambah lagi dengan kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik berdampak kepada semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali mahasiswa yang rata-rata hidupnya pas-pasan.

Adapun mengenai skema pembayaran biaya hidup peserta KPM, Zikri merincikan bahwa untuk dua hari pertama di lokasi para mahasiswa harus melunaskan Rp700.000. Kemudian di saat peserta sudah mencapai 21 hari di lokasi KPM, maka harus melunasi sisanya sehingga genap Rp1.400.000.

Apalagi, kata dia, mahasiswa kaget bukan kepayang dengan nominal biaya hidup yang harus dibayar dikarenakan pada waktu perbekalan kemarin tidak ada sama sekali penyebutan nominal biaya hidup peserta KPM. “Tentu saja sangat mengejutkan mahasiswa,” tegas Zikri.

Di samping itu, Wakil Ketua SEMA UIN Ar-Raniry ini untuk permasalah yang dialami mahasiswa peserta KPM juga berharap kepada P2M UIN Ar-Raniry untuk meringankan beban biaya hidup di desa KPM.

Jika memungkinkan, kata dia, pihak P2M UIN Ar-Raniry harus berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak desa terkait untuk mengundurkan pembayaran biaya hidup jika bisa.

“Dalam beberapa poin, hal ini menjadi kajian evaluasi bagi kita semua, terutama P2M UIN Ar-Raniry, jangan sampai terulang kembali. Saya juga mengajak mahasiswa unttuk jangan takut bersuara,” pungkasnya. (Akh)