Error survei BPS bukan murni kesalahan dari pihak BPS. Hal ini disampaikan oleh Akademisi sekaligus peneliti asal Universitas Syiah Kuala, Prof Raja Masbar, Selasa (28/1/2020) di salah satu kafe di Banda Aceh. [Foto: Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi sekaligus peneliti asal Universitas Syiah Kuala, Prof Raja Masbar, mengungkapkan bahwa ia menemukan error sekitar 20 persen dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal ini ditemuinya, saat mengkonfirmasi ulang data kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dan Pidie Jaya. Angka error tersebut didapat berdasarkan basis data BPS, yang ia ambil sebagai sampel.

Metode penelitian yang dilakukannya itu menggunakan data BPS, terkait dengan survey kemiskinan di Aceh. Adapun jumlah sampel yang ia gunakan untuk dua kabupaten tersebut, yaitu 200 sampel.

Lanjutnya, saat diteliti ulang ia mendapat fakta adanya error yang terjadi, seperti rumah tangga tidak miskin masuk dalam basis data miskin (inclusion error) dan rumah tangga miskin tidak masuk dalam basis data kemiskinan (exclusion error).

"Fakta di lapangan menyangkut dengan inclusion error dan exclusion error. Tapi ini berdasarkan sampel data ya, bukan basis data," sebut Prof Raja Masbar saat wawancara, Selasa (28/1/2020). 

Dijelaskannya, kesalahan yang terjadi bukan murni kesalahan dari pihak BPS. Sebab, BPS memperoleh data-data mengenai kemiskinan di tingkat desa, melalui aparatur pemerintahan desa.

Berbicara inclusion error dan exclusion error ini bisa terjadi, penyebab utamanya yaitu masih ada kepentingan dalam struktur kekuasaan di desa (power structure in village), seperti adanya kaitan keluarga, bisnis, politik, dan akumulasi aset.

"Dalam pemilihan rumah tangga miskin itulah terjadi, errornya banyak. Mungkin BPS belum berani mengeliminir error-error yang ada," ujarnya.

Disisi lain, Prof Raja Masbar mengatakan data yang dirilis BPS untuk sementara waktu tetap dapat dipergunakan. Namun dengan catatan data-data tersebut mesti direvisi, agar dapat dijadikan dasar dalam perencanaan program-program pemerintah, terutama penanganan kemiskinan.

Menanggulagi kemiskinan di Aceh, salah satu caranya adalah mengintervensi basis data dan melakukan need assessment. Program boleh apa saja, tapi yang mesti dipastikan program-program tersebut dapat menyentuh masyarakat miskin di Aceh.

"Jadi untuk sementara update saja data BPS. Katakanlah terdapat eror 20 persen, tidak menjadi masalah. Nanti diperbaiki eror tersebut," pungkasnya. []