Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (UTU) menggelar Kuliah Tamu bertajuk “Komunikasi Politik dan Empat Pulau Aceh Masuk Sumut”. Acara digelar secara hybrid, Minggu (15/6/2025) sore.[Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar (UTU) menggelar Kuliah Tamu bertajuk “Komunikasi Politik dan Empat Pulau Aceh Masuk Sumut”. Acara digelar secara hybrid, Minggu (15/6/2025) sore.
Kuliah Tamu itu menghadirkan pengamat komunikasi politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Selamat Ginting, M. I. Kom, serta dosen komunikasi politik Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Aceh Barat, Said fadhlain, S. IP., M.A, serta moderator oleh Jilantahani dari mahasiswa FISIP UTU.
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UTU, di wakili Sekretaris Jurusan, Al Zuhry, S. Sos, M. Lit, titip salam dan apresiasi kepada dua nara sumber, khususnya Dr Selamat Ginting, M. I. Kom memberikan pencerahan tentang komunikasi politik sebagai sebuah paradigma sekaligus aplikasinya.
Peserta dari unsur dosen UTU, alumni Prodi Ilmu Komunikasi baik yang telah menyelesaikan maupun menempuh kuliah S2 di berbagai PT di tanah air, serta mahasiswa lintas prodi Universitas Teuku Umar. Rangkaian kegiatan ini memiliki nilai strategis bagi Prodi Ilmu Komunikasi merespon dinamika politik ditanah air, sekaligus milai tambah untuk reakreditasi LAMSPAK menuju prodi ilmu komunikasi predikat Unggul.
Dosen Komunikasi Politik Prodi Ilmu Komunkasi Politik FISIP UTU, Said Fadhlain, S. IP, mengingatkan konsekuensi dari sebuah kebijakan politik yang dilandaskan pada Komuniikasi Politik yang buruk atau sebaliknya. Untuk itu, komunikasi politik tidak saja pada kepiawaian dalam beretorika, tetapi menanggalkan landasan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi para elit politik yang memiliki powerfull harena relasi dan kiasa politik yang dimilikinya.
"Media sebagai the fourth pillars democracy memiliki peranan sekaligus instrumen strategis dan menentukan ke arah mana komunikasi politik menjadi sesuatu informatif, edukatif atau bahkan menjadi distortif. Fenomena sekarang ini tidak saja berlaku bagi media mainstream, apalagi news media di era informasi digital," ucap Said Fadhlain.
Selanjutnya, pemateri Dr Selamat Ginting, M. I. Kom memaparkan bahwa Demokrasi Indonesia yang berlandaskan sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar adu kekuatan kepentingan.
"Komunikasi politik berperan penting sebagai body of knowledge yang menggabungkan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu komunikasi dan ilmu politik. Komunikasi politik tidak hanya terbatas pada dinamika partai politik, tetapi juga mencakup hubungan antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat," ucapnya.
Dr Selamat Ginting menuturkan proses pengambilan keputusan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, agama, suku, dan sejarah, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang adil. Tujuan utama dari komunikasi politik adalah agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Selain itu, komunikasi politik juga berfungsi untuk membangun pemahaman terhadap sistem pemerintahan melalui konteks sejarah dan teori-teori politik yang ada," katanya.
Sebagai sosok akademisi sekaligus jurnalis senior yang pernah lama meliput tentang Aceh, baik masa jeda kemanusiaan konflik Aceh, musibah Tsunami di Meulaboh 2004, hingga MoU Helsinki 2005.
"Dalam isu Perebutan 4 Pulau Aceh dan Sumatra Utara ini menjadi isu yang tidak hanya menyangkut batas wilayah, tetapi juga menyentuh aspek identitas, sejarah, kedaulatan, dan hak masyarakat lokal. Karena itu, kebijakan dan keputusan politik terkait isu ini harus dikomunikasikan dengan baik, mempertimbangkan budaya, agama, suku, dan nilai historis masyarakat Aceh," jelas Dr Selamat Ginting.
Ada lirik lagu yang selalu diajarkan sejak pendidkan dini di tanaih air, dari sabang sampai merauke, berjajar pulau, sambung menyambung itulah Indonesia. Disatu sisi komunikasi politik buruk diperlihatkan oleh jajaran kementerian dalam negeri atas munculnya isu 4 pulau Aceh masuk wilayah Sumut.
"Disisi lain, ada paradigma positif dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan cepat merespon polemik yang terus mencuat di berbagai lapisan masyarakat baik di berbagai platform media ditanah air, akibat blunder yang dilakukan oleh bawahannya," pungkas Dr Selamat Ginting.
Acara kuliah tamu berlangsung dalam suasana dinamis dan sangat interaktif, karena para peserta dari kalangan dosen, alumni, mahsiswa serta insan jurnalis sangat antusias mendengar sekaligus untuk tanya jawab dengan kedua nara sumber pakar komunikasi politik.[*]
Sebelumnya
