Sumber : Dok. cnnindonesia.com

cc

Prabowo menceritakan, 10 hari setelah ia dilantik, Jokowi memanggilnya ke istana.

Mantan Wali Kota Solo itu lantas mengatakan bahwa pemerintah menginginkan adanya grand desain atau master plan pertahanan selama 25 tahun secara utuh, tidak dicicil per tahun.

"Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan," kata Prabowo dalam wawancaranya dengan Deddy Corbuzier di acara podcast yang diunggah Minggu (13/6).

Merespons perintah tersebut, Prabowo membaca situasi dan kondisi pertahanan negara dan mulai membuat rancangan. Tahap ini, menurutnya, membutuhkan waktu lama.

Di tengah jalan, proses pembuatan grand desain ini terhambat oleh pandemi. Rancangan it tertunda karena konsentrasi semua pihak diarahkan pada penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Jadi alhamdulillah cukup lama, beliau menunggu-nunggu," ujar Prabowo.

Namun sebelum rencana itu disahkan, informasi mengenai anggaran jumbo itu bocor. Padahal, menurutnya, anggaran Rp1,7 kuadriliun itu masih dalam pembahasan.

Di sisi lain, kata Prabowo, pihaknya tidak bisa mencairkan begitu saja. Presiden Jokowi dalam hal ini tentunya akan meminta pendapat beberapa menterinya terlebih dahulu, seperti Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"1.700 triliiun itu pun belum disetujui. Masih digodok. Kan bernegara tidak gampang, bernegara ada prosedurnya," kata Prabowo.

Prabowo menyayangkan pihak yang membocorkan rancangan anggaran itu. Ia merasa prihatin ada pihak yang membocorkan hal yang seharusnya dirahasiakan demi kepentingan pribadi.

Menurutnya, secara sadar atau tidak, kebocoran rencana anggaran itu dimanfaatkan oleh pihak asing. Ia mengatakan banyak negara yang tidak senang jika Indonesia aman dan kuat. Merujuk sejarah, kata Prabowo, Indonesia selalu menjadi negara yang diinvasi.

"Ini sadar tidak sadar dimanfaatkan oleh kekuatan asing," ujarnya.

Kemenhan belakangan menghadapi kisruh rencana pinjaman jumbo senilai Rp 1,7 kuadriliun yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam).

Dokumen dengan anggaran pembelian alutsista dalam jenjang waktu 2020-2024 sebanyak US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun itu tersebar ke publik. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemenuhan akan menggunakan sistem pinjaman ke luar negeri dengan rentang pembayaran hingga 2044.

Rencana utang anggaran untuk alat pertahanan itu menimbulkan polemik lantaran pemerintah selama ini dinilai kurang cakap dalam membelanjakan anggaran dan mengatur skala prioritas. Terbukti, anggaran Kementerian Pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2007 misalnya, anggaran cuma Rp30,6 triliun. Kemudian, naik jadi Rp31,3 triliun pada 2008, naik lagi menjadi Rp32,8 triliun pada 2009, hingga tembus Rp101,4 triliun pada 2015 dan terakhir berkisar Rp137,3 triliun pada 2021.

Anggaran yang terus meningkat itu tak dibarengi dengan kecakapan belanja. Berdasarkan catatan, serapan anggaran Kemenhan selama ini hanya berkisar 70-80 persen, tak mencapai 100 persen.

(iam/gil)