DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut yang baru saja usai ternyata meninggalkan sejumlah masalah yang patut disoroti. 

Salah satu masalah yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran honor bagi sebagian volunteer, Liaison Officer (LO), dan workforce yang menjadi ujung tombak suksesnya perhelatan ini. 

Mereka yang telah bekerja keras selama persiapan hingga penyelenggaraan PON kini masih menanti hak-hak mereka, sementara sebagian lainnya telah menerima bayaran.

Menanggapi hal ini, Usman Lamreung, seorang akademisi sekaligus pengamat sosial dari Aceh, menekankan pentingnya penyelesaian segera oleh pihak pemerintah. 

“Keterlambatan pembayaran honor ini adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Para volunteer, LO, dan workforce adalah pilar utama dalam kelancaran PON Aceh-Sumut. Tanpa kerja keras mereka, acara sebesar ini tidak mungkin berjalan dengan baik,” ujar Usman kepada Dialeksis.com, Kamis (3/10/2024).

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah perbedaan perlakuan yang diterima oleh para volunteer dan LO. Ada kelompok yang telah menerima honor, sementara sebagian lainnya masih harus menunggu tanpa kepastian. 

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme manajemen dan distribusi anggaran dalam penyelenggaraan PON. 

“Seharusnya tidak ada perbedaan dalam hal pembayaran. Semua pihak yang terlibat, tanpa kecuali, berhak mendapatkan hak mereka secara adil dan tepat waktu,” tegas Usman.

Lebih lanjut, Usman juga menyoroti bagaimana ketidakadilan ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan acara besar yang melibatkan tenaga lokal. 

“Jika hal ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan acara besar akan memudar. Hal ini bukan hanya masalah pembayaran, tetapi juga menyangkut apresiasi terhadap kontribusi para pekerja dan volunteer yang telah memberikan waktu dan tenaga mereka untuk kesuksesan PON,” tambahnya.

Melihat urgensi dari masalah ini, Usman mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah tegas. 

Ia menilai bahwa penyelesaian pembayaran ini harus menjadi prioritas, mengingat peran krusial yang telah dimainkan oleh para volunteer, LO, dan workforce.

“Pj Gubernur harus segera turun tangan. Ini bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga soal keadilan dan penghargaan terhadap hak pekerja. Keputusan yang tepat dan segera akan menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan mereka,” tegas Usman.

Selain penyelesaian honor, Usman juga mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan acara temu ramah khusus untuk para volunteer, LO, dan workforce sebagai bentuk apresiasi. 

Dalam acara tersebut, pemerintah dapat memberikan sertifikat penghargaan sebagai pengakuan resmi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan PON. 

“Sertifikat penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga akan bermanfaat bagi mereka di masa depan, misalnya dalam melamar pekerjaan atau berkarier di bidang terkait,” tambahnya.

Tentu saja, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga pada panitia PON Aceh-Sumut yang seharusnya memastikan bahwa semua hak para pekerja terpenuhi dengan baik. 

Menurut Usman, kelalaian dalam pembayaran honor ini merupakan cermin dari manajemen yang kurang efisien. 

“Panitia seharusnya memiliki perencanaan yang matang, terutama dalam hal pengelolaan honorarium. Keterlambatan ini bisa saja dihindari jika ada komunikasi dan manajemen yang lebih baik,” ujarnya.

Usman juga mengingatkan bahwa event sebesar PON harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan citra Aceh di mata nasional. 

“Kita seharusnya memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa Aceh mampu menjadi tuan rumah yang baik, tidak hanya dalam hal penyelenggaraan acara, tetapi juga dalam hal memperlakukan tenaga kerja dan relawan dengan layak,” katanya.

Usman Lamreung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola acara sebesar PON. 

Ia meminta agar panitia dan pihak terkait membuka informasi yang jelas mengenai alasan di balik keterlambatan pembayaran, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. 

"Masyarakat berhak tahu, terutama mereka yang belum menerima haknya. Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” tutupnya. [nh]