Jubir Aceh Development Club (ADC) sekaligus Alumni Ekonomi Pembangunan USK Ozy Rizki, SE. [Foto: for Dialeksis] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses yang buruk dipastikan akan menghadirkan hasil yang buruk pula. Hal itu layak disematkan dalam proses pelaksanaan asesment pemilihan Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah (BAS) yang jauh dari kata wajar hingga menghadirkan polemik yang berkepanjangan.

Demikian disampaikan oleh Alumni Ekonomi Pembangunan USK, Ozy Rizki, SE kepada Dialeksis.com, Rabu (22/2/2023).

Dirinya mengatakan, asesment kali kedua yang dilakukan dalam pemilihan Dirut BAS menjadi preseden memalukan yang dipertontonkan di hadapan masyarakat oleh Dewan Komisaris BAS dan Komite Remunerasi dan Nomirasi (KRN).

"Komedi penggunaan rekomendasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai media untuk menganulir para calon kandidat Dirut BAS yang diduga untuk memuluskan misi dewan komisaris melalui KRN terakhir terkuak di publik hingga menghadirkan keraguan publik dikarenakan ketidakjelasan indeks penilaian hingga adegan buang badan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, LPPI yang katanya pihak ketiga yang digunakan KRN untuk asesment Dirut BAS itu pada dasarnya hanya bertindak sebagai vendor penyedia jasa dan LPPI bukanlah regulator.

"LPPI itu dibayar sesuai kontrak dan kerangka acuan kerjanya sesuai request pihak KRN/dekom. Jadi, begitu mencuat indikasi seperti yang dicurigai publik terkait indeks yang digunakan untuk penilaian hingga melewatkan calon Dirut BAS yang secara track record kinerja di perbankan syariah dipertanyakan, maka hal yang dilakukan LPPI hanyalah buang badan," ungkapnya lagi.

Jubir Aceh Development Club (ADC) itu menjelaskan, secara struktur LPPI adalah anak usaha Bank Indonesia (BI) yang merupakan lembaga pendidikan dengan orientasi komersial bisnis jasa perbankan. Namun, mirisnya LPPI justru mengeluarkan rekomendasi 3 nama calon Dirut yang kabarnya tak pernah mengikuti sekolah tinggi perbankan di LPPI itu sendiri.

Menurutnya, proses yang tidak wajar itu sebenarnya sumbernya di KRN, sementara LPPI pasti akan ikut apa yang direquest oleh pengguna jasa, ini bisnis oriented. Tapi, secara kelembagaan LPPI memang patut diduga telah mencederai kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan yang dikelola di bawah manajemen BI, karena dinilai telah subjektif dalam menjalankan fungsinya oleh kepentingan pihak tertentu.

Sebagai anak usaha di bawah naungan BI, sambungnya, polemik BAS ini menjadi catatan hitam yang berpotensi merusak dan menciderai kredibilitas dunia perbankan khususnya di Aceh.

Untuk itu, kata Ozy, Gubernur BI diharapkan tak hanya diam dan melakukan pendalaman bahkan mengaudit kinerja LPPI terkait polemik pemberian rekomendasi abal-abal tanpa indeks penilaian yang jelas.