DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksanaan mutasi yang dilakukan di laksanakan oleh Bupati Aceh Selatan pada 9 maret silam justru melahirkan banyaknya Plt di daerah berjuluk negeri pala itu. 

"Pasca dilakukan mutasi, justru jabatan kepala SKPK berstatus Plt justru menjamur di Aceh Selatan. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah Aceh Selatan masih jauh dari istillah good and clean governance yang diharapkan," ungkap Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Ahyadin Anshar sesuai keterangannya yang diterima Dialeksis.com, Sabtu (12/3/2022).

Menurut Ahyadin, adanya 5 kepala skpk di Aceh Selatan yang berstatus Plt justru akan sangat mempengaruhi kinerja SKPK terkait. "Sebelumnya kinerja Pemkab belum membaik, ditambah lagi banyak Plt tentunya akan semakin memperburuk tata kelola pemerintahan. Apalagi ruang gerak seorang Plt itu sangat terbatas dan tidak bisa mengambil kebijakan strategis, maka target bupati agar SKPK mampu berinovasi akan semakin jauh panggang dari api," sebutnya. 

Belum lagi, lanjut Ahyadin, jika dilihat adanya beberapa posisi strategis eselon yang justru dipaksa diisi oleh kerabat Bupati tanpa memperhatikan inovasi dan capaian kerja, tentunya akan membuat kondisi pemerintahan Aceh Selatan. 

"Logikanya, bagaimana memimpin pemerintahan jika membentuk kabinet saja tak mampu," jelasnya. 

Banyaknya Plt kepala SKPK di Aceh Selatan ini juga mengundang pandangan tersendiri di publik. "Apakah karena Bupati kita berawal dari status Plt sehingga senang meletakkan kepala SKPK dengan status Plt," tutupnya. []