Suasana pertemuan di gedung DPRK Aceh Tengah membahas penyangkulen dan listrik yang semraut di seputaran Danau Lut Tawar

DIALEKSIS.COM| Takengon- Ratusan nelayan di Danau Lut Tawar Aceh Tengah membayar petugas PLN untuk mendapatkan arus listrik dan meteren, demi menerangi penyangkulen ikan yang ada di danau. Kabel-kabel listrik dari daratan itu semraut, bahkan terendam di danau.

Keadaan ini sangat riskan dan banyak pihak yang sangat mengkhawatirkannya, karena bisa menjadi ancaman maut. Namun kepala PLN ULP  Takengon “buang badan” yang menyatakan bahwa itu semuanya diluar pengetahuanya.

Dihadapan anggota dewan komisi B, dan puluhan nelayan di seputaran Danau Lut Tawar, Kamis (3/2/2022) dalam sebuah pertemuan di ruang sidang DPRK, Salman, Kepala PLN  ULP Takengon menyatakan, semua itu bukan pekerjaan pihak PLN.

Mendapat penjelasan dari kepala PLN  ULP  Takengon yang menyatakan semua itu diluar pengetahuan pihaknya, nelayan yang ikut dalam pertemuan itu dimana mereka membayar kepada pihak PLN untuk mendapatkan arus listrik dan meteran, kembali menjawab.

“Maaf Pak, kami enggak mau mati terkena arus listrik dan persoalan listrik kami tidak faham. Lantas kalau bukan petugas PLN yang memasangnya siapa lagi. Dari mana masyarakat mendapatkan arus dan meteren. Kami membayar petugas PLN untuk memasang arus listrik dan meteran,” sebut nelayan penyangkulen depik, dalam sidang tersebut.

Pertemuan di gedung DPRK Aceh Tengah ini membahas penertiban pukat dorong dan penyangkulen padang (ahirnya disepakati namanya penyangkulen dedem dan penyangkulen depik), diikuti para kepala dinas terkait, para camat diseputaran Danau Lut Tawar dan para nelayan pemilik penyangkulen.

Dihadapan anggota dewan dan nelayan ini, kembali Salman kepala PLN ULP Takengon mengelak dengan menyebutkan, pihaknya tidak mengetahui siapa yang pasang dan itu bukan dari PLN. Mendapat jawaban ini kembali nelayan memberikan jawaban.

“Bapak bisa tanya ke masyarakat Kecamatan Bintang, Lut Tawar, atau Kebayakan. Ratusan meteren yang terpasang di danau untuk menerangi penyangkulen nalayan, dipasang oleh petugas PLN. Bapak turun tanya sendiri, sudah pasti akan menemukan siapa yang pasang, karena kami membayar petugas PLN untuk mendapatkan listrik,” sebut nelayan ini.

Kepala PLN menjelaskan pihaknya hanya bertugas memasang arus listrik sampai dengan meteren. Kemudian setelah itu bukan lagi menjadi tanggungjawab pihaknya. Dia juga mengakui baru lima bulan bertugas di Takengon.

Sementara itu, Sukurdi Iska, pimpinan sidang pada pertemuan itu juga meminta agar pihak PLN jangan mengelak. Tidak mungkin petugas PLN mau memasang meteren dan memasukan arus listrik kalau tidak dibayar masyarakat.

“Setiap pemasangan listrik baru, tentunya ada peta, ada denah dimana saja titik api yang dipasang. Tidak mungkin masyarakat yang tidak tahu tentang kelistrikan yang memasangnya,” sebut Sukurdi yang memimpin sidang ini.

Mendapat pernyataan pimpinan sidang, kepala PLN Takengon, Salman  terdiam tidak lagi memberikan penjelasan. Karena nelayan juga menyebutkan, bila pihak PLN tidak bertanggungjawab maka mereka akan menuntut pihak PLN.

Usai dilangsungkan pertemuan di gedung DPRK Aceh Tengah ini, Dialeksis.com meminta keterangan dari kepala  PLN Takengon tentang sikap pihaknya dalam menertibkan arus listrik di seputaran danau, dimana selama ini sudah banyak pihak yang mengkhawatirkanya.

Namun kepala PLN ini mengelak dan tanpa memberikan penjelasan apapun dia langsung meninggalkan wartawan yang ikut meliput pertemuan antara nelayan dan intansi terkait soal penertiban penyangkulen dan pukat itu.

Soal listrik di seputaran Danau Lut Tawar dan kabel yang bersileweren di danau yang sudah meresahkan itu, juga disampaikan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar. Bupati menjawab Dialeksis.com menjelaskan, kabel kabel sudah mengkhawatirkan. Terendam di danau.

“Mengapa sudah cukup lama pihak PLN membiarkanya, tanyakan saja kepada pihak PLN bagaimana mereka menyikapi keadaan ini,” sebut Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar.