Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh, H Bakri Siddiq SE MSi. [Foto: Pemko Banda Aceh]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, persentase penduduk miskin di Banda Aceh periode 2020-2022 mengalami peningkatan. 

Periode Maret 2020, persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh berjumlah 6,90 persen. Angka ini naik menjadi 7,61 persen di periode Maret 2021.

Meninjau ukuran rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh periode Maret 2022 berjumlah sebanyak 14,64 persen.

Di Banda Aceh, jabatan eksekutif kepala daerah kini sudah sudah beralih ke tangan Penjabat (Pj) H Bakri Siddiq SE MSi. Sejumlah pihak juga telah menyampaikan harapannya agar sosok Pj dimaksud dapat memperbaiki kemakmuran ekonomi warga dengan cara menurunkan persentase penduduk miskin di Banda Aceh.

Namun, dengan meninjau trends statistik, dapat dikatakan Pj H Bakri Siddiq perlu bekerja serius dan maksimal untuk pencapaian penurunan kemiskinan di Banda Aceh.

Ungkapan ini sebagaimana dikatakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Muhammad Khaidir.

Dirinya menegaskan, Pj Bakri Siddiq untuk tahun 2023 harus fokus menyusun program pemerintahan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan di Banda Aceh, dalam artian semua Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) Banda Aceh harus bergerak ke arah sana.

Pentingnya hal ini, kata Khaidir, dikarenakan selama ini dirinya menilai sosok Pj Walikota Banda Aceh terkesan kurang responsif atau tidak serius terhadap permasalahan kemiskinan di Banda Aceh.

“Harusnya sesegera mungkin membentuk task force (satgas) penyelesaian kemiskinan,” ujar Khaidir kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Kamis (15/9/2022).

Di kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif PAKAR Aceh itu menyatakan bahwa selama ini Pj Walikota Banda Aceh kurang melibatkan diri bersama pihak eksternal dalam membantu menyelesaikan masalah di semua sub-sektor kemiskinan di Banda Aceh.

“Termasuk masalah kemiskinan, Pj Walikota Banda Aceh cenderung menutup diri. Bahkan seperti tidak ada niat untuk berkoordinasi dengan pihak lain,” ucapnya.

Di sisi lain, Khaidir menegaskan, persoalan kemiskinan di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh sebagai leading sentral ibukota provinsi harus diperhatikan secara serius.

Belakangan ini, kata dia, terdapat banyak argumen dari berbagai pihak melalui kajian analisis yang menyebutkan letak-letak kelemahan Banda Aceh sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk miskin makin meningkat di Banda Aceh.

Salah satunya, jelas dia, di indikator lapangan pekerjaan. Apalagi ditambah dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang semakin membludak, sehingga tak menutup kemungkinan ke depan persentase kemiskinan akan terus bertambah.

Sementara itu, kata dia, Bakri Siddiq meski berstatus Pj Walikota Banda Aceh harus berusaha meninggalkan legacy (warisan) positif selama kepemimpinan.

“Saat ini tanggung jawab Banda Aceh ada di tangan bapak Pj Walikota. Meskipun penyumbang pengentasan kemiskinan ada di tangan kita semua, tapi setidaknya Pj Walikota harus mau berusaha,” pungkansya.(Akh)