DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, dr. Taqwallah, M.kes mengeluarkan surat dengan Nomor: 050/3663 untuk menindaklanjuti Surat Nomor: 050/21822 pada tanggal 16 Desember 2021 perihal penyusunan Rancangan Awal Renja SKPA Tahun 2023.

Pada nomor 3, Point (c.) disebutkan bahwa Tidak mengalokasikan dana untuk tenaga kontrak. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwasannya tidak ada lagi tenaga kontrak.

Pengamat Politik sekaligus Akademisi Unaya, Usman Lamreung mengatakan, di tahun 2023 itu tidak ada lagi anggaran untuk tenaga kontrak jadi secara otomatis itu sama saja dengan pemutusan kerja terhadap tenaga kontrak.

 “Seharusnya dalam hal ini pemerintah Aceh harus dengan segera mempersiapkan lapangan kerja jauh hari sebelum surat adanya pemutusan kerja terhadap tenaga kontrak, ini merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi, kab/Kota,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (10/3/2022).

Kemudian, dirinya mengatakan, Aceh memiliki anggaran yang besar sekali, seharusnya dengan anggaran besar seperti itu, bisa membuka lapangan kerja yang luas dan yang berefek juga terhadap tenaga kontrak tersebut. “Namun inikan tidak, sehingga pemerintah Aceh dinilai tidak becus dalam mengelola anggaran,” tambahnya. 

Oleh karena itu, kata Usman, penting sekali harus ada strategi kuat dalam mengelola anggaran yang besar itu. “Saat ini kita sudah tak bisa lagi berharap kepada Gubernur Aceh, Nova iriansyah. Oleh karena itu, PJ Gubernur Aceh nantinya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahn seperti ini, terutama dalam memberantas kemiskinan, mengurangi angka pengangguran di Aceh,” ujarnya. 

Dengan pemutusan kerja terhadap tenaga kontrak ini, kata Usman, sama saja dengan meningkatnya angka pengangguran di Aceh. “Ditambah lagi dengan generasi yang baru saja lulus menempuh pendidikan,” sebutnya.

Bahkan sebelumnya, kata Usman, ada investor yang ingin berinvestasi di Aceh, namun gagal. “Jika investasi tersebut berhasil, inikan bisa membuka lapangan kerja terhadap mereka, tapikan tidak ada, jadi sangat penting sekali nantinya PJ Gubernur Aceh bisa memperhatikan hal-hal seperti ini,” pungkasnya. [ftr]