Pj Gubernur Aceh Tegaskan Banjir Lhoksukon Atensi Pemerintah
Font: Ukuran: - +
[Foto: Humas Pemprov Aceh]
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Banjir Aceh Utara sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Saat ini, penanganan banjir Aceh Utara menjadi perhatian serius Pemerintah. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ke Lhoksukon pada Selasa (18/10) lalu.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki saat meninjau lahan persawahan warga yang terendam banjir, di Gampong Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, Minggu (23/10/2022).
“Penanganan banjir Aceh Utara memang menjadi salah satu atensi Pemerintah, karena memang setiap tahun banjir. Selasa lalu Menteri PUPR juga sudah datang ke sini, sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana juga sudah di sini. Jadi nanti akan dilakukan normalisasi di muara dan perbaikan tanggul. Saya berharap tahun depan tidak ada lagi banjir di sini,” ujar Achmad Marzuki seperti dilansir dari laman resmi Humas Pemprov Aceh Senin (24/10/2022).
“Tahun 2023 akan kita lakukan normalisasi sungai di Lhoksukon. Jika Waduk Keureuto selesai di tahun 2023, Insya Allah wilayah ini akan aman dari banjir. Waduk Keureuto harus selesai di akhir 2023. Jadi, kami memohon dukungan masyarakat, karena semua ini demi kepentingan masyarakat. Dengan keberadaan waduk, maka sawah akan teraliri air dengan baik dan banjir pun teratasi,” sambung Pj Gubernur.
Achmad Marzuki mengungkapkan, banjir Aceh Utara lalu mengakibatkan 6.776 hektar sawah warga terendam dan sebanyak 3.611 hektar dipastikan gagal panen dan sudah pergantian asuransi yang selama ini preminya dibayar oleh Pemerintah Aceh serta bantuan benih.
Selanjutnya » "Dan padi terendam banjir yang dipanen m...- Achmad Marzuki Ingatkan Rekanan Percepat Pengerjaan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues
- Achmad Marzuki: Hutan Mangrove, Kawasan Berkah Bagi Masyarakat Nelayan
- Pemerintah Aceh Fokus Selesaikan Masalah Pembebasan Lahan pada 3 Proyek Ini
- Urgensi Risalah Sidang Kabinet Sebagai Rujukan Kebijakan Pemerintah