Pj Gubernur Aceh Diminta Selesaikan Masalah Pembebasan Lahan pada Pembangunan Waduk Keureuto
Font: Ukuran: - +
Reporter : Nora
Sesepuh sekaligus Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Karimun Usman [Foto: Dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sudah memasuki tahun 2023, pembangunan Waduk Keureuto di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara juga belum rampung.
Padahal Proyek Strategis Nasional (PSN) itu direncankan pada tahun 2022 harus selesai dan dapat diresmikan oleh Presiden RI pada 2024 mendatang.
Namun rencana itu tidak kunjung terjadi, akibat masih banyak masalah-masalah yang muncul dalam pembangunan waduk tersebut. Salah satunya, masalah pembebasan lahan saat ini masih menghantui pembangunan Waduk Krueng Keureuto.
Menanggapi hal itu, Sesepuh sekaligus Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Karimun Usman mengatakan, pembangunan Waduk Keureuto kian stagnan, padahal sudah melewati 5 zaman kepemimpinan Gubernur Aceh mulai dari Zaini Abdullah, PJ Soedarmo, Irwandi Yusuf, Nova Iriansyah, hingga PJ Achmad Marzuki yang sedang memimpin.
"Bendungan/waduk tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengantisipasi banjir di Kabupaten Aceh Utara, mengairi areal persawahan seluas 14 ribu Ha, menyediakan sumber air bersih, sumber tenaga terbaru dan memberikan manfaat lainnya bagi masyarakat sekitar," kata Karimun saat diwawancarai Dialeksis.com, Jumat (13/1/2022).
Sementara itu, Karimun juga mengakui bangga atas upaya yang dilakukan oleh Pj Gubenur Aceh Soedarmo waktu itu, oleh Pemerintah Aceh Utara mau membayar ganti rugi kepada yang menuntut HGU itu, kemudian Pj Soedarmo mengatakan jika ini dibayar ganti rugi semua masuk penjara, karena ini tanah negara tetapi yang harus dibayar berupa tanaman atau rumah di sekitar proyek itu.
Menurutnya, penyebab belum rampungnya pembangunan Waduk Keureuto dikarenakan Bupati dan Gubernur yang memimpin tidak peduli karena proyek itu proyek pusat yang tidak ada keuntungan bagi kepala daerah.
"Orang Aceh selalu menyalahkan pemerintah pusat, mereka bilang pemerintah pusat tidak peduli untuk Aceh, buktinya waduk Keureuto belum selesai, waduk Rukoh juga belum jadi, bendungan Tiro malah dicabut dari PSN," ungkapnya lagi.
Karimun berharap kepada PJ Gubernur Aceh Achmad Marzuki bisa menyelesaikan pembebasan lahan. Silahkan pakai dana Otsus, tidak perlu mengharapkan dana APBD tingkat 2.
"Jadi nanti biar Presiden Jokowi datang kembali meresmikan waduk itu di 2024 sebelum habis masa jabatannya dan Achmad Marzuki masih ada di Aceh," pungkasnya. (Nor)