DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional, Penjabat (Pj) Muhammad Iswanto SSTP MM meminta kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pelayananan Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar untuk masyarakat. 

"Karena, kehadiran Mal Pelayanan Publik di Aceh Besar ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Maka, saya minta kepada DPMPTSP, Diskopukmdag, DLH, Satpol PP dan WH, Dishub, PUPR dan OPD terkait lainnya dapat memaksimalkan MPP untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat, pelayanan masyarakat harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan bersinergi," pinta Muhammad Iswanto, Pj Bupati Aceh, saat meninjau dan mengecek kebersihat Mal Pelayanan Publik Aceh Besar, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Sabtu (29/07/2023) pagi.

Iswanto menuturkan, memasuki usia dua tahun, kiprah dan peranan MPP Kabupaten Aceh Besar harus terus berbenah dan berinovasi untuk menyediakan berbagai layanan bagi masyarakat.

"Apalagi saat ini posisi MPP Kabupaten Aceh Besar sudah diakui di tingkat nasional sebagai rujukan dalam pelaksanaan standar pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan investasi," katanya 

Ia meminta kepada Kepala DPMPTSP, untuk terus mengembangkan MPP dan melakukan evaluasi secara berkala, agar MPP benar-benar menjadi pusat layanan yang terpadu dan terintegrasi bagi masyarakat.

"Jadi, kita harus siap dan cepat dengan kemajuan teknologi, dengan banyaknya muncul inovasi-inovasi baru untuk pelayanan publik berbasis teknologi, secara bertahap MPP harus dapat mengejar laju perkembangan tekhnologi dalam menyediakan setiap layanan," ujar Iswanto.

Ia meminta, kepada Diskopukmdag Aceh Besar untuk segara mengaktifkan gerai UMKM yang ada di MPP. 

"Supaya UMKM yang ada di Dekranasda, bisa kita fungsikan kesini, ini juga salah satu upaya pemerintah dalam menghidupkan ekonomi kreatif," pintanya.

Terkait berbagai persoalan tidak terisinya kios-kios yang ada di gedung MPP, Pj Bupati juga meminta dinas terkait untuk segera mencari solusi terbaik, agar para pedagang kembali berjualan di dalam gedung. “Saya lihat banya pedagang yang berjualan diluar dan di lokasi terlarang jualan. Coba dicari solusi agar mereka mau dan berjualan di kios dalam MPP. Ini perlu disegerakan,” tegas Iswanto.

Lebih lanjut, Pj Bupati Iswanto menginformasikan diantara 500 lebih kabupaten dan kota di Indonesia, baru 150 yang sudah memiliki MPP dan khusus di Provinsi Aceh, dari 23 kabupaten dan kota baru tercatat di Kemenpan RB hanya dua yakni MPP Aceh Besar dan MPP Kota Banda Aceh. “Dan MPP Aceh Tengah Maret lalu baru soft opening,” ungkapnya.

Maka untuk itu, tegas Iswanto, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus bergerak menuju perubahan di MPP, walaupun dengan anggaran terbatas. "Tapi, Kami akan terus berupaya memaksimalkan fungsi pelayanan di MPP pasca diresmikan oleh MENPAN RB pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu," pungkas Muhammad Iswanto.(**)