DIALEKSIS.COM | Takengon - Teuku Mirzuan yang baru dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah di penghujung Desember 2022 lalu, mengajak semua pihak untuk sama- sama saling bahu membahu membangun negeri.

“Saya minta dukungan semua pihak, rekan-rekan wartawan untuk saling bahu- membahu membangun membangun negeri ini,” sebut Teuku Mirzuan ketika dilangsungkan silaturahmi perdana dengan awak media, Rabu (4/01/2023) di Pendopo Bupati Aceh Tengah.

Mirzuan dalam pertemuan itu yang turut didampingi asisten Perekonomian  dan Pembangunan Harun Manzola, dan Kepala Bappeda, Amir Hamzah, selain memperkenalkan diri siapa dia yang dipercayakan menjabat Pj, juga menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan wartawan.

Mirzuan yang basicnya lebih banyak bersingungnya dengan pembangunan khususnya jalan, karena dia merupakan sarjana tehnik, bahkan S2nya juga menyangkut persoalan tehnik, kini dipercayakan Mendagri sebagai leader untuk Aceh Tengah.

Dia masih merangkap jabatan selain sebagai Pj Bupati, juga menjadi kepala secretariat Majelis Pendidikan Aceh.

Dalam pertemuan dengan wartawan muncul sejumlah pertanyaan kepada Pj ini menyangkut program 100 hari kerja, persoalan sampah, pengelolaan SDA, getah pinus, dan juga kegiatan menyambut HUT Kute Takengon yang ke 446.

Mirzuan mendapat pertanyaan wartawan ini turut dibantu Amir Hamzah dan Harun Manzola yang menjelaskan secara tehnis, karena Pj Bupati Aceh Tengah yang belum sepekan bertugas di Takengon belum mengetahui secara detail tentang tehnis yang ditanyakan wartawan.

Menyinggung soal apa program yang akan dijalankan Pj Bupati, kepala Bappeda Aceh Tengah menjelaskan, bahwa negeri penghasil kopi ini sudah memiliki RPD (Rencana Pembangunan Daerah) hingga tahun 2026.

RPJM Bupati dan wakil Bupati yang lalu sudah berahir, maka daerah ini wajib membuat RPD agar arah pembangunan jelas dan terarah, apa yang harus dikerjakan.

“Pj Bupati Aceh Tengah hanya menjalankan dan mengawasi apa yang sudah terdokumen dalam RPD. Dimana program kerja itu menyangkut keseluruhan kegiatan di SKPK,” jelas Amir.

Aceh Tengah, jelas Mirzuan, menambahkan keterangan kepala Bappeda akan focus pada sector perkebunan dan pertanian, khususnya kopi, serta pengembangan pariwsiata. Karena negeri ini alamnya memang untuk wisata dan perkebunan.

“Program-program tentang pengembagan pariwsiata, perkebunan ada masing-masing di SKPK, dimana semua itu sudah tertuang dalam RPD. Pj Bupati hanya mengawasi dan menjalankan agar program itu berjalan sesuai dengan harapan,” sebut Amir.

Sementara dalam kesempatan pertemuan itu, Harun Manzola juga memberikan penjelasan soal pemanfaatan SDA, dimana pemerintah Aceh Tengah menjalankanya sesuai peraturan. Khusus tambang, pihak Pemda Aceh Tengah hanya memberikan izin eksplorasi, selebihnya bukan wewenang Aceh Tengah dalam memberikan izin.

Demikian dengan getah pinus yang kini banyak diusulkan oleh berbagai pihak agar dapat dijual langsung ke luar daerah, semuanya itu kewenanganya berada di provinsi. Ada intruksi Gubernur Aceh soal getah pinus, jelas Harun Manzola.

Pada pertemuan itu Mirzuan juga menjelaskan bagaimana menyambut HUT Kute Takengon ke 446, serta beberapa persoalan lainya. Pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena usai mengadakan pertemuan dengan wartawan, Pj langsung mengadakan silaturahmi dengan DPRK Aceh Tengah. [BG]