Firdaus Mirza Nusuary, Dosen FISIP USK. [Foto: dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tentang Surat Perintah Mualem kepada Alhudri sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dinilai blunder. 

“Itu blunder habis ya. Soal Sekda itu sepenuhnya kewenangan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh, jadi tidak pada tempatnya dikomentari oleh legislatif,” kata Firdaus Mirza Nusuary, Jumat (21/2/2025). 

Lebih blunder lagi karena Zulfadli masuk ke hal-hal teknis administratif. Ketika diangkat ke publik justru ditangkap oleh masyarakat sedang menelanjangi Gubernur yang seolah-olah bisa dimainkan oleh sekelompok orang. 

“Sebagai kader Partai Aceh, Zulfadli seperti sedang mengumumkan bahwa ‘Panglimanya’ sosok gubernur yang bisa ditipu oleh orang lain, ini berat menjatuhkan kredibilitas Mualem,” sebut Dosen FISIP Universitas Syiah Kuala itu. 

Harusnya, semua kader politik yang menaruh hormat kepada “Panglimanya” mengedepankan langkah menyelamatkan perintah “Panglima” yang saat ini diberi amanah oleh rakyat menjadi Gubernur Aceh. 

“Jika memang ada yang keliru, sebagaimana yang umum ditera dalam setiap surat, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Harusnya, selaku Ketua DPR Aceh yang bukan baru, paham kaedah ini. Jangan belum apa-apa sudah ada pertengangan antara DPRA dan Gubernur Aceh, bahkan sesama partai, ada apa ini?,” tambahnya. 

Kepada Mualem atau Fadhlullah selaku gubernur dan wakil gubernur Aceh wajib menegur Ketua DPR Aceh yang sudah ikut campur dalam urusan birokrasi eksekutif. 

“Dan, selaku Ketua Partai Aceh, Mualem perlu memberi teguran keras kepada Zulfadli. Dan selaku Panglima, Mualem perlu memberi hukuman disiplin kepada anggotanya,” tutup Firdaus Mirza Nusuary. [ar]