DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah Keuchik di Banda Aceh mengeluhkan honor yang diterima. Menurut mereka, penghasilan yang didapat tidak sebanding antara beban, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa.

Hal tersebut diungkapkan Keuchik Gampong Lamglumpang, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, Teuku Munawar, Rabu, (26/2019). 

"Siltap (penghasilan tetap) keuchik Rp. 2,5 juta/bulan. Jumlah tersebut sangat tidak sesuai jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, aparatur gampong yang lain, seperti Kaur, Tuha Peut, itu penghasilannya sangat tidak layak," sebut Munawar saat ditemui Dialeksis.com di kantornya dikawasan Desa Lamglumpang.

Sebelumnya ia mengungkapkan, pembiayaan pembangunan desa berasal dari 4 sumber. Untuk pembiayaan operasional struktur gampong, sambungnya, diambil dari pos Alokasi Dana Gampong (ADG).

"ADG dari Pemko Banda Aceh, Pajak Bumi dan Bangunan, Dana Retribusi Daerah (DRD), dan Dana Desa yang berasal dari APBN. Itu sumber pendanaan yang kami terima," ucap Munawar.

Sementara itu, Kasi Pelayanan Kantor Desa Lamglumpang TWK Emir Achyar berharap ada kebijakan dari pemerintah bagi gampong untuk menggunakan pos anggaran dana desa sebagai tambahan biaya operasional untuk aparatur gampong.

"Kita berharap ada kebijakan pemerintah terkait penggunaan dana desa yang memperbolehkan untuk menambah biaya operasional aparatur gampong. Kan bisa di suit sedikit sehingga bisa menambah operasional kami," tukas Emir.

Sementara itu, hal senada disampaikan Keuchik Gampong Ceurih Drs. H. Mustafa AB yang mengatakan minimnya Siltap bagi aparatur gampong. Ia menyebutkan kecilnya dana ADG yang diterima Desa Ceurih setiap tahun membuat pihaknya kelimpungan untuk mensiasati pembiayaan operasional aparatur gampong. 

"Honor yang saya terima Rp. 2,5 jt/bulan. Ada sedikit tambahan dengan adanya tunjangan. Namun, untuk perangkat yang lain masih terlalu kecil, karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong," ujar Mustafa saat ditemui Dialeksis.com dikantornya, Rabu, (26/6/2019)

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memperhatikan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. 

"Saya pikir kalau untuk setingkat keuchik sudah boleh lah, namun untuk perangkat yang lain mudah-mudahan juga bisa tercover," kata Mustafa.