Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengatakan kebijakan Pemerintah Aceh yang mewajibkan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah Aceh harus punya aplikasi "PeduliLindungi" dan menunjukkan sertifikat vaksin merupakan kebijakan yang over acting dan sok kuasa. 

"Kebijakan tersebut sudah keluar dari ruh pelayanan dimana "raja" nya adalah warga masyarakat dan jangan dibalik. Dalam bahasa inggris pemerintah dalam hal ini seluruhnya adalah ASN (aparatur sipil negara) disebut civil servant atau pembantu masyarakat bukan "tuan" masyarakat," jelasnya kepada Dialeksis.com, Senin (1/11/2021).

Dengan itu, lanjutnya, semakin menunjukkan Pemerintah Aceh tidak punya kemampuan dalam mengelola pemerintahan. Berulangkali kebijakan yang dibuat justru jauh dari keberpihakan pada masyarakat.

"Mulai dari ikut-ikutan menentukan harga BBM, bagi-bagi masker ke daerah, menghambat program rumah dhuafa, bagi-bagi bak cuci tangan ke sekolah-sekolah, terjadinya SILPA Aceh yang besar juga bagi-bagi SK ASN ke daerah," sebutnya.

ia menyebutkan, Pemerintah Aceh periode ini benar-benar menunjukkan "kedunguan" dalam memimpin Aceh.