Ilustrasi murid Sekolah Dasar (SD). [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pendidikan dasar SD/SLTP di Aceh Tenggara (Agara) memasuki babak baru yang membanggakan, setelah puluhan tahun didaerah ini tidak memiliki dasar hukum pengajaraan penguatan adat istiadat dan budaya Alas di Sekolah Dasar dan Menegah Pertama.

Namun, pada kepemimpinan Raidin-Bukhari telah dibuatkan Peraturan Bupati yang mengatur strategi pemahaman adat budaya Alas pada para siswa di seluruh sekolah Aceh Tenggara. Ini sangat membanggakan karena menjadi bagian dari pelestraian adat buadaya lokal yang ada jangan sampai tergerus oleh zaman dan pergantian generasi.

Selain itu juga yang membanggakan, kalau kita hanya mendengar sekolah berkarakter itu hanya ada pada sekolah yang dikelola swasta maka saat ini setiap sekolah negeri di Aceh Tenggara juga harus memiliki karakter dan telah dibuatkan aturan dan mekanismenya dengan Perbup juga. Misalnya, dulu kita tidak pernah melihat para guru menyambut para murid memasuki sekolah maka sekarang hal tersebut telah dilaksanakan, ada sholat dhuha dan zuhur bersama serta beberapa aktifitas pembentukan karakter lainnya.

Dalam soal pengawasan kinerja para guru, pegawai, kepala sekolah serta pengawas sekolah maka saat ini sudah ada sistem informasi yang dapat secara langsung setiap waktu memonitor kinerja aparat pendidikan tersebut, waktu kehadiran, keaktifan mengajar, jam pulang sekolah, mekanisme pengawasan dan sebagainya.

Disebabkan oleh, karena wilayah Aceh Tenggara yang sangat luas dan beberapa sekolah bearada nun jauh di pelosok yang susah diakses kenderaan maka Dinas Pendidikan Aceh Tenggara telah membuatkan sistem administrasi sekolah yang memungkinkan setiap guru dan pegawai sekolah tidak harus ke ibukota kabupaten jika hendak mengurus kepangkatan dan soal administrasi pegawai lainnya. 

Para ASN pendidikan cukup mendatangi kantor camat setempat dan berinteraksi melalui jaringan yang on-line yang mudah dan bebas dari pungli serta mudah diakses.

Beberapa inovasi tersebut diatas merupakan inovasi utama dalam pengelolaan pendidikan SD/SLTP di Aceh Tenggara yang merupakan terobosan kepemimpinan Raidin-Bukhari yang bisa dijadikan bentuk-bentuk inovasi daerah yang bisa digunakan untuk mendonkrak pendapatan dari DID atau dana insentif daerah dari pemerintah pusat jakarta.

Oleh karena itu, karena beberapa sistem tersebut baru berjalan 1-2 tahun maka sudah sepantasnya Kadisdikjar yang saat ini belum layak untuk di mutasi agar apa yang telah dibangun tersebut dapat bertahan untuk bisa disempurnakan lagi pada beberapa tahun mendatang. Kita berharap Pak BUpati dan Wakil dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan Kadisdikjar ini sampai cita-cita RPJM ACeh Tenggara bidang pendidikan dapat dicapai. (*)