Punggawa Pena 98 Aceh, Ari Maulana dan Tarmizi

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Persatuan Aktifis Nasional 98 (Pena 98) Provinsi Aceh menghimbau rakyat Aceh untuk tidak memilih capres yang didukung kekuatan anasir orde baru dan memiliki rekam jejak pelanggar HAM.

Menurut mereka, perjuangan Pena 98 tidak hanya berhenti dan selesai pada target jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan, tetapi juga pada upaya yang konsisten dan berkelanjutan membongkar sistem kekuasaan Orde Baru yang telah bercokol 32 tahun lamanya, dan mencegahnya kembali menancapkan pengaruhnya di era reformasi.

Menurut rilis yang diterima redaksi pagi ini, Jumat (15/3), Pena 98 menyebutkan Otoritarianisme Orde Baru merupakan bagian dari rentang sejarah pahit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dimana kekuasaan dijalankan begitu korup, sarat dengan unsur nepotisme dan kolutif. 

Dengan sistem demikian, lanjut Pena 98, terjadi ketimpangan tajam terhadap akses dan penguasaan kekayaan sumberdaya negeri yang hanya ada di tangan segelintir pihak, dan bisnis dimonopoli oleh kalangan terbatas. Keadaan ini diperparah dengan pembungkaman atas kebebasan berbicara dan pers.

"Akibat dari pemberlakukan kontrol kekuasaan yang ketat untuk melindungi praktik-praktik tidak adil itu, maka terjadilah banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dimana beberapa aktor utama ketika itu masih hidup dan aktif di dunia politik hari ini, di era reformasi,"papar Pena 98 dalam rilisnya. 

Keadaan ini, sambungnya, harus disadari oleh semua elemen rakyat Indonesia, khususnya di Aceh yang pernah mengalami masa-masa pahit pada masa penerapan Daerah Operasi Militer (DOM). Pendekatan militeristik Orde Baru itu telah membungkam suara-suara kritis yang menuntut keadilan di bumi Serambi Mekkah.

"Karenanya, Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Aceh akan terus menjalankan tanggung jawabnya mengawal arah gerak roda Reformasi, dengan selalu mengingatkan rakyat untuk mengantisipasi hadirnya kembali berbagai anasir, baik itu berupa gagasan dan ataupun praktik-pratik kekuasaan serupa Orde Baru,"tegasnya.

Oleh karena itu, Pena 98 menghimbau kepada seluruh elemen rakyat Aceh untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab pada Pilpres 2019 dengan tidak memilih capres pelaku pelanggar HAM, penguasaan lahan yang luas, hingga jutaan hektare, kalangan feodal dan bermental psikopat, serta pihak yang punya hubungan kuat dan didukung oleh kekuatan anasir Orde Baru.