DIALEKSIS.COM | Jakarta - Usai ditunjuk sebagai Plt Gubernur Aceh oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Ir Nova Iriansyah MT langsung bergerak cepat untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya. Salah satunya dengan melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin (23/7).

Dalam kunjungan penjajakannya tersebut, Nova mengutarakan beberapa poin keinginannya mengenai kerja sama yang akan dijalin dengan ITS nantinya. Beberapa di antaranya, keinginan agar lebih banyak orang Aceh yang dapat berkuliah di ITS. Di Aceh sendiri sudah menyediakan beasiswa baik untuk umum maupun yatim. "Kita bisa bekerja sama merancang beasiswa terutama untuk masyarakat Aceh yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di ITS," jelas alumni Arsitektur ITS tersebut.

Selain itu, ia juga membahas mengenai tindak pidana suap dan korupsi yang kini marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah), beberapa waktu lalu. "Pelelangan, perekrutan pegawai, dan sistem perencanaan menjadi wilayah yang rawan kasus tersebut," ujarnya.

Maka dari itu, ia berharap adanya perangkat atau sistem yang dapat mencegah hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan e-Government di Aceh. E-Government dirasa dapat menjadi solusi yang tepat karena permasalahan yang terjadi kini tak lagi hanya mengenai etos kerja, tetapi sudah semakin kompleks.

Menanggapi ketertarikan Plt Gubernur Aceh perihal penerapan e-Government tersebut, Dr Ir Endroyono DEA selaku pakar smart city dan IT dari ITS mengatakan, pihak ITS akan sangat siap memfasilitasi dan membantu Aceh dalam menerapkan teknologi tersebut. "Mengenai e-Government ITS sudah berpengalaman ide, konsep, dan juga phasing out (langkah bertahap, red)," tutur pria yang juga kerap membantu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam menerapkan e-Government di Surabaya ini.

Salah satu tujuan adanya e-Government ini, menurut Endroyono, memang untuk meminimalisasi kejadian yang berujung pada tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan, penerapan aplikasi e-Government sebenarnya lebih untuk memusatkan semua transaksi pada bentuk data riil dan mengurangi transaksi secara langsungDiskusi bersama untuk penjajakan kerja sama.

Lebih lanjut, dosen Departemen Teknik Elektro ITS ini menjelaskan, yang lebih penting ketika Aceh memutuskan kerja sama dengan ITS di bidang e-Government adalah bagaimana memilih teknologi yang tepat diterapkan di Aceh sesuai dengan model bisnis yang ada. Model teknologi tak pernah baku, yang baku adalah tujuannya yang sama yaitu demi terciptanya sistem yang lebih bersih. "Selain itu, masterplan juga harus dibuat dengan matang," tandasnya.

Ia juga menyarankan program percepatan untuk Aceh melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Aceh dengan Pemkot Surabaya untuk memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang telah disumbangkan ke negara dan tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengingat selama ini ITS juga berperan aktif mendukung berhasilnya penerapan smart city di Surabaya dengan menggagas ide, konsep dan penerapannya. "Setiap aplikasi yang diterapkan di Surabaya, bisa dibilang nyawanya adalah ITS dan di sini ITS berperan sebagai pendamping serta pengembang lanjut," ungkapnya.

Di akhir paparannya, Endroyono juga menjelaskan, banyak kota atau daerah yang mencanangkan sistem e-Government ini untuk menuju smart city. Namun, kebanyakan dari daerah yang gagal menerapkan sistem e-Government selain faktor ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM), faktor komunikasi antara pemimpin daerah dengan bidang yang menangani e-Government juga sangat mempengaruhi.

"Oleh karena itu, Bu Risma (wali kota Surabaya, red) sangat aktif dalam mengomunikasikan keinginannya dengan para staf dan ahli yang menangani sistem e-Government ini," pungkasnya.

Rencananya, hasil diskusi dan penjajakan kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya MoU antara ITS dengan Pemprov Aceh yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. (its/jun)