Foto:Humas Pemerintah Aceh

DIALEKSIS.COM | Jakarta â€” Plt Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT dan Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin, SIP, yang bertindak atas nama Pemerintahan Aceh, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pembangunan dan Penguatan Otonomi Khusus, Keistimewaan Aceh, dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan RI, dengan Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, H Muhammad Nasir Djamil, Sag, M.Si, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Plt Gubernur Nova Iriansyah, nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) beserta aturan turunnya, berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Tujuan berikutnya, lanjut magister arsitektur itu, untuk mengawal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Aceh.

Nova menambahkan, dengan adanya MoU tersebut diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi pemangku kepentingan pembangunan Aceh, dan memperkuat relasi politik sinergitas antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintahan Republik Indonesia melalui FORBES.

"Aceh Hebat hanya mungkin kita raih bila semua pihak bersinergi dan saling melengkapi," ujar Nova.

Lebih lanjut Nova mengatakan, MoU Borobudor itu merupakan awal dan bukan pertemuan yang terakhir. Forum berikutnya akan melibatkan stekeholders yang lebih luas dengan mengikutsertakan bupati dan walikota di seluruh Aceh, serta melibatkan tokoh-tokoh Aceh. Sebab, menurut orang nomor satu Aceh itu, kekhususan dan keistimewaan Aceh perlu diperjuangkan bersama, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang perannya sangat strategis di DPR RI.

"Peran anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh sangat strategis untuk memperjuangkan dan mengawal kekhususan Aceh di DPR RI," tambah Nova lagi.

Sementara itu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin dalam sambutannya mengingatkan tentang dua modal besar Aceh, yaitu keistimewaan dan otonomi khusus (Otsus) yang harus didayagunakan untuk mewujudkan Aceh Hebat. Modal dasar ini tak boleh disia-siakan, katanya. Semua orang Aceh, dari latar belakang politik yang berbeda-beda, harus kompak dan tidak lagi saling menegaskan satu sama lain, demi mewujudkan Aceh Hebat, tambahnya.

"Kita harus kompak memperjuangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh dan tidak boleh saling menegasikan untuk mewujudkan Aceh hebat dan bermartabat," tegasnya. (Im/Pemerintah Aceh)